Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Lima Isu Krusial RUU Penyelenggaraan Pemilu

  • Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menghasilkan lima isu krusial. Ada pun lima isu itu yakni sistem pemilu, ambang batas partai politik (parpol) lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT), ambang batas parpol atau gabungan parpol mengusung calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (Pres-T), jumlah kursi anggota DPR dan DPRD, serta alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pansus belum menyepakati lima isu dimaksud. “Belum ada (kesepakatan), tapi sudah mengerucut. Lima isu,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (20/2).

    Dia menuturkan, pembahasan berlangsung cukup keras. “Oh keras, di perdebatan masing-masing (fraksi) punya argumentasi walau prinsipnya sama. Secara prinsip semuanya ingin membangun sebuah sistem pemerintahan presidensil yang efektif,” tuturnya.

    “Efektif dalam multi partai ini, tapi juga bagaimana memperkuat anggota DPR, DPD, dan sebagainya. Lewat rekrutmen partai yang saya kira itu hak partai,” tuturnya.

    Dia mengungkapkan, kisaran PT berada pada angka 3,5 – 10 persen. “Ada yang usul 7 – 10 persen, ada yang 3,5 – 5 persen. Tapi yang penting ada peningkatan, soal peningkatan setengah enggak ada masalah, yang penting ada peningkatan kualitas,” ungkapnya.

    Dia menyatakan, masih ada fraksi yang mengusulkan Pres-T dihapus. “Intinya kesepakatan semua yang saya tangkap, sepakat dalam upaya untuk membangun sebuah sistem yang kokoh yang baku,” tegasnya.

    Dia mengatakan, Pansus bersepakat menyerahkan kepada pemerintah terkait jumlah dapil dan alokasi kursi. “Tambahannya (dapil) sih enggak banyak ya tapi daerah otonom kayak Kaltara (Kalimantan Utara), itu kan pecahan Kaltim (Kalimantan Timur). Kalau Kaltim dikurangi yang sudah pas, mungkin tambahan (anggota DPR dari) Kaltara,” katanya.

    Secara terpisah, Anggota Pansus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi mengatakan, penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk memang telah disepakati. “Alasan yang paling mendesak penambahan jumlah kursi DPR adalah karena adanya Kaltara,” kata Baidowi.



    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…