Kamis, 25 Mei 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang

  • Ketua Bawaslu, Muhammad dan anggota Bawaslu, Nasrullah, Selasa (14/2), menegaskan pihaknya tidak akan bertindak setengah-tengah menangani dugaan politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di 101 wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

    Menurut Muhammad, pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan politik uang akan didiskualifikasi, meskipun dinyatakan menang pada saat pemungutan suara.

    Sedangkan Nasrullah menyatakan tidak ada alasan untuk tidak memidanakan pelaku politik uang. "Aturannya sudah kuat dalam UU Pilkada. Bahkan yang dikenai sanksi tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga," tegasnya.

    Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    UU Nomor 10 Tahun 2016

    Pasal 187A
    (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

    (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
    hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

    KUHP

    BAB V
    Penyertaan dalam Tindak Pidana 

    Pasal 55
    (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
    1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
    2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

    (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

    Pasal 149
    (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

    (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…