Rabu, 26 Juli 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ada Sekitar 600 Dugaan Politik Uang di 101 Daerah Pilkada

  • Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sekitar 600 dugaan politik uang di 101 daerah selama tahapan pilkada serentak 2017. Dugaan politik uang tersebut, kata dia meningkat tajam ketika masa tenang.

    "Setiap saat kita terima laporan dari daerah terkait politik uang. Banyak sekali. Untuk semua daerah, ada kurang lebih 600-an temuan," ujar Muhammad di Kantor Bawaslu, Jalan M. Thamrin, Jakarta, Selasa (14/2).

    Pihaknya, kata Muhammad, menerima banyak laporan dari daerah terkait dugaan politik uang yang masif terjadi di dua hari masa tenang. Politik uang ini, tuturnya, terang-terangan dilakukan dengan membagikan uang dan barang dalam berbagai bentuk seperti makanan, gula pasir dan sembako.

    "(Yang bagikan) ada timses, ada relawan, dan ada orang perorangan. Terjadi hampir di semua daerah. Kita sangat sayangkan," ungkap dia.

    Muhammad juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menindak setengah-tengah dugaan politik uang dalam pilkada kali ini. Bawaslu, kata dia akan menelusuri politik uang tersebut dalam kaitannya paslon yang bertarung di pilkada.

    "Kita telusuri apakah ada kaitan by desain dengan paslon. Nah, kalau memang kita punya fakta dan bisa buktikan ada kaitan dengan paslon, kita gunakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk diskualifikasi tanpa proses pengadilan," jelas dia.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa paslon yang terbukti melakukan politik uang tetap didiskualifikasi meskipun dinyatakan menang pada saat pemungutan suara.

    "Akan sangat sedih bagi paslon yang lakukan politik uang misalnya dia menang besok tanggal 15 Februari, tetapi panwas bisa membuktikan, dia melakukan politik uang maka kemenangannya bisa didiskualifikasi," terangnya.

    Sebelum Anggota Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa tidak mudah menjerat politik uang. Menurut Nasrullah, dibutuhkan komitmen yang kuat dari lembaga-lembaga yang ada di dalam Sentra Gakumdu dalam rangka penegakan hukum.

    "Tidak ada alasan lagi untuk tidak menegakan atau memidanakan pelaku politik uang karena aturannya sudah kuat dalam UU Pilkada. Bahkan yang dikena sanksi tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga," tandas dia.

    Selain UU Pilkada, kata Nasrullah, untuk menjerat pelaku politik bisa menggunakan Pasal 55 KUPH dan Pasal 149 KUHP. Jika dari aspek waktu sudah berlalu sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, maka bisa di-juncto-kan dengan Pasal 149 KUHP.

    "Kalau memang terbentur dengan aspek waktu atau kedaluwarsa, pakai Pasal 149 KUHP, di-juncto saja ke situ. Di situ jelas, penerima dan pemberi (politik uang) bisa dipidana, tanpa ada batasan waktu. Frasa TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) tidak berlaku dan bisa dihukum jika sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri," jelas Nasrullah.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…