Senin, 01 Mei 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada 2017: Kalah Lapang Dada, Menang Jangan Jumawa

  • Jejaring Relawan NKRI berharap agar Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah berjalan damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan begitu, lahir pemimpin-pemimpin daerah yang amanah, berpihak kepada rakyat serta mampu bersinergi bersama pemerintah pusat.

    “Kedewasaan masyarakat diperlukan agar masa tenang ini suasana tetap kondusif dan apapun hasilnya, maka yang terbaiklah yang menang. Kita harus belajar menerima kekalahan dengan lapangan dada dan menang dengan tidak merasa jumawa,” kata salah satu anggota jejaring Relawan NKRI, Yayong Waryono saat jumpa pers di Jakarta, Senin (13/2).

    Dia menyatakan, pilkada merupakan pesta demokrasi yang membutuhkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa. “Berpolitiklah dengan baik, sesuai aturan hukum dan koridor yang sesuai dengan nalar dan nurani yang sehat agar peradaban demokrasi dan politik kita dapat tumbuh serta terhindar dari perpecahan,” tegasnya.

    Dia juga mengingatkan agar seluruh elemen relawan yang bersama berjuang pada Pilpres 2014, untuk kembali merapatkan barisan. Mencermati dan menyikapi pola-pola manuver politik dari para musuh Tri Sakti dan Nawacita.

    “Kami juga mengimbau kepada seluruh pasangan calon yang bertarung dalam pilkada, khususnya Pilgub Dki agar berkontestasi secara ksatria dan menghindarkan diri dari praktek-praktek kejahatan pemilu seperti manipulasi, intimidasi dan politik uang,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, anggota jejaring Relawan NKRI lainnya, Birgaldo Sinaga mengatakan, semua elemen relawan harus menggunakan hak pilih secara hati-hati dan bertanggungjawab. “Memikirkan secara mendalam pasangan calon mana yang paling mungkin sejalan atau mendukung terlaksananya program Nawacita,” kata Birgaldo.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…