Rabu, 20 September 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak 2017 di 101 Daerah, Pilgub DKI Paling Menyita Energi

  • Pilgub DKI Jakarta dianggap paling menyita energi dan perasaan kebangsaan. Padahal, Pilkada Serentak 2017 berlangsung di 101 daerah.

    “Pilgub DKI sejauh pengamatan kami telah menimbulkan gesekan yang berpotensi memecah-belah bangsa jika tidak disikapi secara baik dan bijak,” kata salah satu anggota Jaringan Relawan NKRI, Yayong Waryono saat jumpa pers di Jakarta, Senin (13/2).

    Dia menyatakan, pihaknya mencermati bahwa panasnya Pilgub DKI tidak semata-mata karena Jakarta merupakan ibu kota negara. “Tetapi lebih karena tingkah laku para elite yang memperlakukan DKI sebagai batu lompatan menuju Pilpres 2019,” ujarnya.

    Hal inilah, menurutnya, yang menyebabkan eskalasi ketegangan begitu mencekam selama masa kampanye. Seolah-olah, lanjutnya, jabatan gubernur adalah sebuah harga mati yang layak diperjuangkan dengan mengorbankan persatuan dan kesatuan.

    Dia menuturkan, upaya mengejar jabatan gubernur, menjurus memecah belah anak bangsa. “Menghadap-hadapkan rakyat dengan mengeksploitasi isu-isu dan sentimen primordial bernuansa SARA. Udara yang kita hirup telah terpolusi begitu pekat dengan berbagai fitnah dan hoax (kabar bohong),” tuturnya.

    Dia mengungkapkan, pihaknya juga menyaksikan mesin-mesin opini digerakkan untuk menyeret-nyeret Presiden Jokowi ke dalam pusaran konflik. “Yang merisaykan, kegaduhan suasana yang diciptakan tangan-tangan jahat ini, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrim yang seolah-olah pro NKRI dan Pancasila,” ungkapnya.

    “Padahal sejatinya agenda di belakangnya adalah mengganti ideologi negara, menyerang kebinekaan yang pada akhirnya berpotensi meruntuhkan sendi-sendi NKRI yang telah dibangun susah payah melalui pengorbanan harta, tenaga dan nyawa oleh founding fathers dan rakyat Indonesia.”


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…