Senin, 01 Mei 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kebinekaan Adalah Modal Kuat untuk Kemajuan Bangsa

  • Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman adalah aset utama bangsa Indonesia. Keberagaman di negeri ini terlihat pada bidang seni, budaya, kuliner, dan sejarah. Di antara kelebihan dan kekurangan terkait persepsi tentang Indonesia, keberagaman menjadi kekuatan Indonesia yang layak ditonjolkan di dunia internasional.

    Kesimpulan itu terangkum dalam paparan hasil studi dan riset Citra Indonesia yang disampaikan di Kantor Staf Presiden (KSP) Bina Graha, Jakarta, Senin (13/2).

    “Keberagaman adalah keunggulan kita. Bahkan, Simon Anholt menyebutkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan motto yang paling tepat untuk seluruh bangsa pada abad ke-21 ini,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan yang membidangi kajian isu ekonomi strategis, Denni Puspa Purbasari.

    Simon Anholt adalah pelopor The Good Country Index sekaligus pelopor citra (branding) sebuah negara dan tempat berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

    Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan FutureBrand dan The Good Country Index, peringkat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain.

    Dari sejumlah 118 branding negara yang diukur FutureBrand selama periode 2014-2015, Indonesia berada di peringkat ke-66. Sedangkan yang termasuk lima besar ditempati Jepang, Swiss, Jerman, Swedia, dan Kanada.

    Sementara itu, data The Good Country Index 2016 menempatkan Indonesia di posisi ke-77 dari 163 negara, di mana lima negara yang menempati posisi teratas adalah Swedia, Denmark, Belanda, Inggris, dan Swiss.

    Jumlah wisatawan Indonesia yang mencapai 10 juta orang tahun lalu, jauh di bawah Singapura sebesar 15 juta, Malaysia (26 juta), dan Thailand (30 juta).

    “Saat ini belum ada Citra Indonesia. Yang ada yakni promosi sektoral seperti Wonderful Indonesia di bidang pariwisata, 100% Indonesia di bidang Industri, dan Remarkable Indonesia di bidang perdagangan dan Investasi,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Eric Sumartono Darmanto.

    Riset itu merupakan hasil kerja sama Kantor Staf Presiden dan Kementerian Perdagangan, yang dilakukan secara luas dengan melakukan 7.610 wawancara kuantitatif, 390 interaksi kualitatif, dan 26 wawancara dengan pemangku kepentingan/pemuka pendapat di 16 negara.

    Temuan Anholt-GFK Roper Nation Brand Index 2016 menyebutkan ranking Indonesia di posisi ke-40 dari 50 negara, jauh di bawah Tiongkok (24), Singapura (25), India (30) dan Thailand (31).

    Ranking Indonesia terendah di antara pesaing utama, dengan titik lemah ada pada unsur manusia (ramah, tapi skornya tidak tinggi untuk masalah Tenaga kerja) dan budaya (skornya baik untuk warisan budaya tapi lemah dalam olah raga/budaya kontemporer).

    Denni Purbasari menegaskan, Citra Bangsa atau Nation Branding tidak sekadar membuat logo atau tagline baru, tapi bagaimana menginspirasi dan bergerak bersama mewujudkan gol sesuai citra itu. “Riset ini dilakukan di 16 negara dengan wawancara secara langsung responden, sehingga menjamin kualitas yang akurat baik,” jelasnya.

    Riset yang dilakukan selama periode Juni hingga Desember 2016, menitikberatkan pada pengetahuan dan pandangan mengenai Indonesia, dengan pertanyaan-pertanyaan, di antaranya, “Apakah Anda tahu tentang Indonesia?,” “Bagaimana Anda melihat Indonesia terhadap kompetitor?,” dan Apa presepsi kelemahan atau kelebihan tentang Indonesia.”

    Setelah riset dihasilkan, langkah selanjutnya menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk ditindaklanjuti. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan Tim Perpres dari K/L dan mengawalnya hingga dilahirkan Citra Bangsa, menjelang Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.



    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…