Kamis, 30 Maret 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Waspadai Politik Uang Saat Masa Tenang

  • Semua pihak diminta mewaspadai praktik politik uang yang kemungkinan dilakukan tim pemenangan calon kepala daerah pada tahapan masa tenang pilkada serentak 2017, kata pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

    "Money politic dan black campaign ditengarai sering dilakukan oleh tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon pada saat masa tenang karena mendekati pemungutan suara," katanya di Semarang, Minggu.

    Terkait dengan indikasi praktik politik uang itu, ia juga meminta para pengawas pilkada secara intensif melakukan pengawasan di masyarakat agar ketika terjadi salah satu penyimpangan pilkada bisa segera diantisipasi dan ditindaklanjuti.

    Menurut Teguh, upaya mengurangi praktik politik uang sebenarnya tidak hanya tugas pengawas, tetapi masyarakat juga diharapkan tidak mau menerima pemberian uang dari tim pemenangan untuk memilih salah satu pasangan calon.

    "Tolak berapapun jumlah uang yang diberikan dan jadilah pemilih yang rasional," ujarnya.

    Khusus kepada partai politik peserta pilkada serentak 2017 tingkat kabupaten/kota di Jateng, Teguh berharap tim pemenangan tidak melakukan melakukan praktik praktik politik uang untuk memenangkan pasangan calonnya agar tidak mencederai praktik demokrasi.

    Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jateng Abhan Misbah mengaku sudah menginstruksikan jajaannya memperketat pengawasan agar potensi praktik politik uang bisa diantisipasi.

    "Pada 12-14 Februari 2017 merupakan masa tenang pilkada serentak tahun ini, kami akan memperketat pengawasan agar berbagai pelanggaran tahapan pilkada bisa diminimalisasi," katanya.

    Tujuh daerah di Jawa Tengah yang akan menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017 adalah Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…