Kamis, 30 Maret 2017 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Politik Uang adalah Suatu Kejahatan

  • Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow mengingatkan agar Panitia Pengawas Pemilu mewaspadai maraknya praktik politik uang pada masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017.

    “Pengalaman kita sebelumnya, di masa tenang ini yang paling rawan itu (politik uang). Ini diperparah oleh adanya survei jelang hari H,” kata Jerry dalam diskusi bertajuk "Jaga Demokrasi, Tolak Kecurangan dan Kekerasan. Selamatkan Demokrasi, Tolak Korupsi dan Dinasti" di Jakarta, Minggu (12/2/2017).

    Menurut dia, hasil survei yang dipublikasikan menjelang masa tenang ini membawa dampak psikologis terhadap masing-masing pasangan calon untuk mengerahkan semua daya upayanya agar memenangkan kontestasi.

    Terutama, bagi kandidat yang memperoleh hasil survei rendah. “Kalau sudah sulit untuk dinaikkan, banyak calon yang pada akhirnya mengambil jalan pintas dengan politik uang,” ujar dia. 

    Ironisnya, kata dia, praktik politik uang tak jarang juga dilakukan oleh kandidat yang memperoleh angka elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei.

    Sebab, menurut Jerry, mereka ingin memastikan kemenangan pada pilkada.

    (Baca juga: Masa Tenang Pilkada, Cagub-Cawagub hingga Media Dilarang Berkampanye)

    Ia berharap, masyarakat dapat memberikan sanksi kepada kandidat yang melakukan kecurangan, yakni dengan cara tidak memilih mereka.

    “Bahwa politik uang adalah sebuah kejahatan, maka pelaku politik uang adalah penjahat,” kata dia.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…