Jumat, 19 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Optimistis Pilkada Serentak Berjalan Aman dan Damai

  • Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Ketika pilkada serentak pada 2015 dilaksanakan di 268 daerah yang meliputi pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati, semuanya berjalan aman dan damai.

    "Semua berlangsung aman dan damai. Bahkan, seluruh peserta Pilkada mau menerima hasil pemilihan. Kalau ada yang berselisih, mereka sepakat membawa perselisihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah itu, ikhlas menerima apapun hasilnya," ujar Zulkifli dalam Seminar Publik dan Do'a bersama pimpinan umat beragama, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Komplek parlemen Jakarta, Kamis (10/2).

    Karena itu, Zulkifli berharap, masyarakat tidak perlu panik, dalam menghadapi pilkada serentak 15 Februari yang akan datang. Apalagi, dalam pandangannya, dari 101 daerah yang akan melaksanakan pilkada 100 diantaranya berlangsung aman.

    "Hanya Jakarta saja yang tampak bergejolak dan menimbulkan tingginya suhu persaingan. Barangkali karena Jakarta merupakan Ibu Kota Negara. Jadi persaingannya terasa sangat panas", katanya.

    Ketua MPR berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa bekerja dengan baik. Melaksanakan tugasnya secara obyektif, semata-mata demi kepantingan bangsa dan negara. Demikian juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan. Terlebih, kata dia, tentara dan polisi adalah milik merah putih, karena itu sudah seharusnya mereka bekerja demi bangsa dan negara.

    "Saya berharap, masyarakat mau mendatangi TPS untuk melakukan pemilihan. Semua harus datang, untuk menentukan pemimpinnya, dan pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik, mampu mensejahterakan seluruh rakyat, baik yang memilih ataupun yang tidak memilihnya," kata Zulkifli.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…