Kamis, 19 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pansus Pemilu DPR setuju semua parpol diverifikasi faktual

  • Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy setuju semua partai politik diverifikasi faktual karena menjadi kesempatan untuk memperbaiki struktur internal partai sebelum mengikuti pemilu.

    "Saya menilai semua parpol harus diverifikasi faktual karena kesempatan memperbaiki struktur agar siap ikut pemilu," kata Lukman di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.

    Lukman menilai verifikasi faktual bagi parpol lama atau pun baru, membantu melakukan konsolidasi internal struktur partai hingga ke tingkat bawah.

    Dia mengatakan empat parpol baru yang dimintai pendapatnya terkait verifikasi faktual, seperti Partai Idaman, PSI, Partai Perindo, dan Partai Berkarya tidak merasa keberatan dilakukan verifikasi faktual, namun juga diterapkan pada partai lama.

    "Justru partai-partai baru tidak ada yang keberatan karena memang sebenarnya membantu mereka melakukan konsolidasi internal struktur partai hingga daerah," ujarnya.

    Politisi PKB itu mengingatkan yang terpenting dilakukan parpol ada verifikasi faktual karena di negara manapun, hal itu diperlukan bagi Partai Politik Peserta Pemilu (P4).

    Dia menilai proses di Kementerian Hukum dan HAM hanya proses verifikasi administrasi saja sehingga seharusnya persyaratannya diringankan karena mendirikan parpol adalah bagian kebebasan berkumpul dan berserikat.

    "Saya menilai mendirikan parpol bagian dari kebebasan berkumpul sebagai badan hukum agar tidak rumit dengan syarat yang berat," katanya.

    RUU Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan pemerintah Pasal 147 menjelaskan delapan persyaratan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu, pertama Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.

    Kedua, keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; ketiga surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota.

    Keempat, surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30 persen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kelima, surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

    Keenam, bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota; ketujuh bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan kedelapan salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…