Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pansus RUU Pemilu Bakal Undang Penyandang Disabilitas

  • Anggota pansus RUU pemilu Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan bahwa pihaknya berencana mengundang komunitas penyandang disabilitas untuk dimintai pendapatnya. Hal ini dilakukan dalam rangka membuat RUU pemilu yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

    "Ini penting, mengingat salah satu substansi demokrasi adalah tidak adanya diskriminisasi terhadap siapapun dalam memberikan hak politiknya," ujar Awiek di Jakarta, Selasa (7/2).

    Sejauh ini, kata dia belum ada norma yang mengatur mengenai keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaran pemilu, termasuk juga dalam pilkada. Menurut dia, Indonesia boleh mengadopsi pelaksanaan demokrasi di negara maju yang memberikan akses yang sama kepada penyandang disabilitas.

    "Misalnya, saat Pemilu AS tahun lalu, salah seorang penyandang disabilitas menjadi ketua panitia di TPS atau semacam ketua KPPS di Indonesia," kata dia.

    Contoh di Amerika tersebut, menurut Awiek, menunjukkan bahwa secara kualitas, penyandang disabilitas juga mumpuni untuk menjalankan tugas dalam rangka turut menyukseskan pesta demokrasi.

    "Adapun jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 9 juta jiwa, setara dengan jumlah penduduk DKI. Karena itu, hak konstitusional mereka tidak boleh diabaikan," pungkas dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…