Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pansus Juga Serap Aspirasi Daerah dalam Pembahasan RUU Pemilu

  • Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) tengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi sebelum pembahasan RUU Pemilu.

    Sejumlah aspirasi disuarakan, misalnya dari Kepulauan Riau, yang menginginkan agar kursi anggota DPR untuk daerah tersebut ditambah dari tiga menjadi lima.

    "Karena harga kursi paling mahal di Kepri, yaitu 750.000 (suara) untuk satu kursi," kata Ketua Pansus Pemilu Lukman Edy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

    Ada pula aspirasi mengenai pembiayaan pemilu. Kepri meminta agar pembiayaan mereka tak disamaratakan dengan biaya standar darat.

    Sebab, Kepri merupakan daerah kepulauan. Salah satu contohnya, biaya bensin petugas pengawas dan Kepolisian Rp 100.000 di darat. Uang tersebut bisa untuk melalukan patroli keliling. 

    Sementara di laut, Rp 100.000 masih dianggap kurang.

    "Buat bahan bakar speedboat, 1 jam 100 liter. Sehingga banyak hal tidak masuk akal," kata Lukman.

    Hal itu juga menyebabkan tingkat kecurangan pemilu di daerah kepulauan cukup besar.

    Ada kesulitan dalam distribusi dan pengawasan. Keluhan mengenai pembiayaan pemilu juga disuarakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah kepulauan.

    Mereka meminta penghitungan ulang biaya pemilu karena diprediksi akan banyak terjadi penyimpangan.

    Adapun daerah berikutnya yang akan dikunjungi adalah Sulawesi Selatan.

    "Besok kami ke Sulsel. Kursinya kelebihan lima. Kami ingin tanya kalau dikurangi mau enggak," ujar dia.

    Dalam kunjungan di beberapa daerah tersebut, Pansus menemui sejumlah unsur terkait, mulai dari Gubernur, Kapolda, Danrem, Kajati, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga perwakilan kampus.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…