Senin, 22 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jangan Ganggu Masa Tenang Pilkada Serentak 2017

  • Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 pada 12-14 Februari, sebelum pemungutan suara 15 Februari 2017, sepatutnya berlangsung kondusif. Kegiatan-kegiatan yang berpotensi memicu sentimen publik harus dihindari, termasuk upaya memengaruhi pilihan.

    “Minggu tenang itu masyarakat pemilih diharapkan bisa mendapatkan kontemplasi untuk memilih yang terbaik. Ini kan memilih pemimpin, pemimpin yang punya kompetensi, punya kualitas. Itu gunanya minggu tenang itu,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/2).

    Menurutnya, apabila diwarnai kericuhan dengan hal-hal yang negatif, maka hal itu tidak sesuai dengan niat serta semangat dari masa tenang. “Pada saat minggu tenang, jangan ada pihak-pihak tertentu yang membuat minggu itu menjadi tidak tenang, kan begitu,” ujarnya.

    Dia menyatakan, seluruh kegiatan yang melanggar ketentuan masa tenang, bakal ditindaklanjuti pihak kepolisian. “Tatkala KPU Bawaslu mengatakan, kriteria minggu tenang itu begini, begini. Ikutin saja. Kalau ada yang melanggar itu, kepolisian nanti yang menindak,” tegasnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Serentak diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Terdapat 101 daerah yang melaksanakan pilkada yang terdiri 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. “Karena ini kontestasi memburu kekuasaan, sehingga orang bisa dengan banyak cara memenangkan pertarungan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro ketika ditanya mengenai rencana aksi demonstrasi pada masa tenang serta potensi kerusuhan.

    Senada dengan Menko Pohulkam, menurut Juri, apabila terjadi kericuhan dalam aksi demonstrasi pada masa tenang, maka pihak kepolisian yang akan menangani. “Kalau mengganggu ketertiban umum, maka polisi punya prosedur mengatasinya. Sampai situ tidak ada masalah. Masalahnya, kalau ada yang menghalangi atau memaksa untuk memilih,” tegasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…