Jumat, 22 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tegaskan Tak Ada Penundaan Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan.

    Mendagri merepons usulan DPR untuk menunda waktu seleksi menjadi setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) selesai dibahas.

    "Yang saya pahami, lebih baik sama-sama jalan (pembahasan RUU Pemilu dan seleksi Komisioner KPU-Bawaslu)," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

    "Kalau seleksi, sehari juga bisa selesai kok," sambung dia.

    Adapun terkait adanya usulan lain, yaitu agar jumlah komisioner Bawaslu ditambah dan diakomodasi dalam RUU Pemilu, Tjahjo mengatakan jika memang disepakati, hal itu dapat dilakukan belakangan.

    "Kalau (komisioner) perlu ditambah, tinggal nomor urut berikutnya naik," tuturnya.

    Ia mengkhawatirkan, penundaan jadwal seleksi komisioner KPU-Bawaslu akan berdampak pada penundaan jadwal pemilu.

    Pemerintah dan DPR nantinya bisa saja disalahkan oleh masyarakat karena jadwal Pemilu dan Pilkada terganggu.

    "Sejak awal kami bertemu dengan Pansus RUU Pemilu DPR, bahwa ada proses di Komisi II untuk biaa berjalan seiring saja," ucap Politisi PDI Perjuangan itu.

    "Dalam waktu dekat juga akan dikirim ke DPR untuk dilakukan fit and proper. Kita masih ada waktu sampai Maret," tuturnya.

    Tim Panitia Seleksi menyerahkan nama-nama calon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Presiden Joko Widodo, Rabu (1/2/2017).

    Calon anggota KPU RI itu sendiri berjumlah 14 orang. Sementara calon anggota Bawaslu RI berjumlah 10 orang.

    Di antara nama-nama tersebut, Presiden selanjutnya akan memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu.

    Komisioner pilihan Presiden kemudian dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui.

    Namun, muncul usulan dari pihak DPR agar menunda seleksi komisioner KPU-Bawaslu.

    Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menuturkan, pengiriman hasil seleksi sebaiknya ditunda hingga RUU Pemilu rampung.

    Ia mengkhawatirkan ada beberapa norma dalam RUU Pemilu yang akan berbeda dengan norma di UU lama.

    Misalnya, terkait usulan DPR untuk menambahan jumlah komisioner Bawaslu menjadi tujuh orang. Hal itu diusulkan mengingat beban tugas dan tambahan kewenangan Bawaslu dalam draf RUU Pemilu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…