Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Banyaknya Parpol Tak Jamin Peningkatan Kualitas Demokrasi

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) TjJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai banyaknya jumlah partai politik (parpol) sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) tak menjamin semakin membaik kualitas demokrasi di suatu negara yang menganut sistem tersebut.

    Dia mengatakan, Indonesia pernah beberapa kali melangsungkan pemilu dengan jumlah parpol berbeda-beda. Ia mencontohkan di jaman Presiden Soeharto hanya ada tiga parpol, lalu pernah juga sampai ratusan parpol dan di 2014 lalu ada sebanyak 10 parpol.

    "Ambil saja contoh AS, dari puluhan parpol hanya ada 2 parpol yang lolos saat pemilu," kata Mendagri dalam wawancaranya ke Majalah Gatra belum lama ini.

    Parpol yang baik menurut dia adalah parpol yang punya ideologi. Kemudian, bisa mengorganisir masyarakat. Dan memiliki struktur dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Tjahjo menilai ini adalah prinsip berpartai dengan target memenangkan pemilu.

    Proses seleksi sebuah parpol, kata Tjahjo bukan berada di tangan pemerintah. Pihaknya hanya sebagai pemegang regulasi saja. Namun semua itu berada di tangan masyarakat. Itulah mengapa Mendagri berpendapat kalau jumlah parliementary treshold (PT) sebaiknya ditambah, bukan dikurangi.

    "Kemarin PT ini 3,5 persen. Sekarang ada yang minta jadi 0 persen. Kalau begitu namanya tidak ada peningkatan kualitas demokrasi. Masa berpikir mundur," ujar dia.

    Sebelumnya, dalam Revisi Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu, Pemerintah bersama DPR dalam waktu dekat akan melangsungkan pembahasan bersama. Namun sejumlah parpol meminta agar dalam UU baru tersebut nantinya jumlah PT bisa dihapuskan.

    Mendagri Tjahjo mengatakan, memang setiap parpol memiliki strategi dalam meloloskan partainya lewat PT ini. Namun demi memperbaiki kualitas demokrasi, kata dia perlu sebuah aturan yang lebih disempurnakan. Menurut dia, sebaiknya dengan cara peningkatan jumlah PT.

    "Kalau dari kami di pemerintah UU ini sudah selesai. Kami juga memasukan apa yang sudah menjadi putusan MK dimana final dan mengikat. Mana subtansi yang harus dibongkar kembali, disempurnakan dan dipertahankan," ujar dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.