Senin, 22 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kemendagri Akan Bentuk Tim Terpadu Pemantau Ormas

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membentuk tim terpadu untuk menguatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas). Evaluasi terhadap ormas tetap dilakukan oleh pemerintah.

    Tim ini nantinya yang akan memantau dan mengaji. Kemendagri akan membentuk tim terpadu untuk menguatkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap ormas.

    Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah, baik pusat dan daerah atau bahkan masyarakat, diatur melalui UU No 17/2013 dan Peraturan Pemerintah No 58/2016.

    Substansi tentang pengawasan, khususnya terkait dengan teknisnya pengawasan dibagi menjadi dua bagian. Pengawasan internal ormas dan pengawasan eksternal oleh pemerintah, pemda, dan masyarakat. Dengan begitu, monitoring dan evaluasi tetap dilakukan oleh pemerintah.

    Pemerintah sendiri mencermati dinamika kegiatan ormas yang sekarang ramai diberitakan, terus melakukan monitoring.

    Bahkan, setiap pelanggaran yang dilakukan ormas selalu dicatat dan didata. Jadi, monitoring tak hanya saat “ramai” saja, namun pemantauan dilakukan setiap saat.

    Pemerintah tetap melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap pelanggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

    Lakukan Revisi

    Selain itu, pemerintah berencana untuk merevisi UU Ormas. Revisi, kemungkinan dilakukan setelah pembahasan UU Pemilu yang baru selesai. Setelah itu, revisi UU Ormas yang akan diajukan.

    Saat ini, Kemendagri terus mematangkan rencana itu, dengan meminta masukan dari berbagai pihak.

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah menegaskan bahwa azas ormas di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai mendaftar, sampai dalam kegiatannya tak boleh bertentangan dengan Pancasila.

    Apalagi sampai berteriak anti-Pancasila.

    Azas ormas tegas dicantumkan di UU 17/2013, yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi dari mulai mendaftar, pemerintah sudah memastikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila.

    Tidak hanya itu, tujuan, program, dan kegiatannya tak boleh menyimpang dari UUD 1945, apalagi anti-Pancasila.

    Sangat disayangkan, kalau ada ormas yang saat mendaftar mencantumkan azas Pancasila, tapi dalam kegiatannya justru sebaliknya, mereka anti-Pancasila. Memang tak mudah untuk memutuskan apakah suatu ormas itu anti-Pancasila atau tidak.

    Karena bisa saja, di dalam ormas itu sendiri, sikap anti-Pancasila hanya bersifat pribadi alias bukan sikap resmi kelembagaan.

    Terkait aktivitas di ruang publik atau non-administrasi, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh ormas, diatur sesuai dengan ketentuan atau aturan terkait seperti KUHP untuk pidana, lalu KUH Perdata untuk perdata, dan lain-lain.

    Secara terpisah, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengisyaratkan tidak mudah untuk membubarkan suatu ormas jika ormas itu tidak melakukan tindakan kriminal.

    Oleh karena itu, Polri membutuhkan payung hukum untuk dapat menutup sebuah organisasi apa pun jika dapat membahayakan NKRI, persatuan, dan kepentingan bangsa yang lebih besar.

    Kapolri mengatakan jika ada payung hukum yang memberikan kewenangan kepada kepolisian, maka pihaknya akan dapat menangkap para calon pelaku sebelum “bom” diledakkan, atau sebelum orang melakukan tindakan kejahatan.

    “Hukum kita menganut azas hukum positif, yakni orang baru dapat ditangkap kalau orang itu sudah melakukan tindakan kejahatan. Itulah sebabnya, ormas sulit untuk ditutup,” katanya. Menurut Tito, demokrasi di Indonesia sudah dibangun sejak pembuatan UUD 1945.

    Namun, dalam pelaksanaan demokrasi, bergantung pada situasi politik di masanya sehingga akan memengaruhi sistem penegakan hukum di Indonesia. Dulu di masa Orde Baru, menutup Ormas itu mudah. Kini situasinya berbeda dengan keadaan masa silam.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…