Senin, 23 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Penghapusan Pres-T Tak Pengaruhi Langsung Sistem Presidensial

  • Wacana penghapusan ambang batas partai politik (parpol) mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (Pres-T) tidak berpengaruh langsung terhadap penguatan sistem presidensial. Justru penghapusan ambang batas parpol lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang dapat melemahkan sistem presidensial.

    “Penghapusan Pres-T memang tidak punya pengaruh secara langsung pada sistem pemerintahan presidensial. Sebab yang bisa pengaruhi lemahnya sistem presidensial yakni jika ambang batas parlemen dihapus atau dikurangi menjadi lebih kecil,” kata peneliti Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo kepada SP, Senin (30/1).

    Meski begitu, menurutnya, dihapusnya Pres-T berpotensi menimbulkan masalah. Jika, seandainya pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), berasal dari parpol yang tidak memenuhi PT. “Ini yang berpotensi dapat melemahkan sistem presidensial, karena pemerintahan tidak memiliki dukungan kuat di parlemen,” ujarnya.

    Hal tersebut, menurutnya, tetap dapat diantisipasi paslon terpilih. Salah satunya membangun pemerintahan koalisi serta mengajak sejumlah parpol masuk kabinet. “Konsekuensinya, kabinet pemerintahan yang terbentuk adalah hasil transaksional dan kompromistis. Dampaknya, sistem presidensial tidak berjalan murni. Ini merupakan dilema,” ucapnya.

    Sebab kata dia, jika tidak melakukan koalisi maka dapat mengganggu jalannya pemerintahan. "Stabilitas politik terganggu dan dapat mengancam stabilitas nasional. Hal inilah yang perlu diantisipasi dan disikapi dengan bijak,” kata dia.

    Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengatakan, masih diaturnya Pres-T dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, bertentangan dengan kemajemukan bangsa. Dia menegaskan, setiap warga negara berhak berpartisipasi pada pilpres. “Pres-T ini bertentangan dengan kemajemukan. Sistem pilpres harus membuka kemungkinan semua masyarakat terfasilitasi,” kata Jeirry.

    Dia menambahkan, Pres-T yang mengacu hasil Pemilu Legislatif (pileg) 2014 juga melanggar konstitusi. Sebab, Pemilu 2019 berlangsung serentak antara pileg dan pilpres. Karena itu, menurutnya, Pres-T selayaknya dihapus.

    PDI Perjuangan (PDI-P) menolak penghapusan Pres-T. Pasalnya, Pres-T dinilai penting demi menguatkan sistem presidensial.

    Sebagaimana draf RUU Penyelenggaraan Pemilu, parpol atau gabungan parpol dapat mengusung paslon apabila mempunyai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu sebelumnya.


    Files Download :

Related Posts