Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pemilu Masih akan Alot

  • Dari 10 parpol pemegang kursi di DPR RI, enam menginginkan masih adanya presidensial threshold (PT). Mereka yakni, Partai PDIP, Partai Golkar, PKB, PKS, PPP dan Partai NasDem. Sedangkan Partai Gerindra, Partai Demokrat, Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) bersikukuh menolak keberadaan PT hingga nol persen.     

    “Ada empat partai yang meminta agar dihapuskan, malahan nol persen,” ungkap Hetifah Sjaifudian, anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI dalam diskusi  Dialektika Demokrasi bertema Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu 'Masih Perlukah Presidential Threshold dan Parlementary Threshold?' di Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (26/1).

    Menurut politisi Partai Golkar itu, walaupun untuk menjadi suatu aturan keinginan keempat partai tersebut masih harus menempuh proses yang membutuhkan waktu. 

    “Karena ada enam partai yang ada di parlemen saat ini juga memiliki keinginan yang berbeda. Saya melihatnya bakal banyak sekali hal-hal yang bakalan alot,” tukasnya. 

    Tak hanya itu, sambung anggota Komisi II DPR RI itu, Partai Golkar, PDIP dan PKS memiliki pandangan yang sama terhadap PT yakni 20 persen kursi/25 persen suara. Sedangkan, PKS 20 persen kursi/25 persen kursi, PKB 3,5 persen kursi/7,0 persen suara dan PPP 25 persen kursi/30 persen suara. 

    Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI, Lukman Edy mengataka, jika penghapusan PT jadi dilakukan maka calon pasangan calon yang akan diusung menjadi lebih banyak pada putaran pertama dibanding sebelum ini.

    Kendati demikian, lanjut politisi PKB itu, dirinya lebih yakin pada putaran kedua calon yang akan memiliki dukungan keterpilihan hanya dua pasangan saja. “Walaupun calon presidennya 10, pasti hanya 2 capres nanti yang dominan. Partai-partai kecil akan ikut ke pasangan partai besar dan ini yang dikhawatirkan oleh partai kecil,” tuturnya kepada wartawan di lokasi yang sama. 

    Lukman juga mengaku  optimis terhadap pembahasan RUU Pemilu yang kini masih tahap penyerapan aspirasi masyarakat terhadap 2.885 daftar inventarisasi masalah (DIM) itu, akan selesai pada April 2017 mendatang. Sehingga tahapan pemilu pada Juni mendatang sudah bisa dimulai.

    “Sejauh ini saya optimistis pembahasan RUU Pemilu itu akan selesai pada April 2017, sehingga tahapan pemilu sudah bisa dimulai pada Juni. Dimana dari 2.885 DIM itu hanya ada 10 hingga 20an isu-isu penting yang akan menjadi perdebatan di Pansus dan selebihnya tinggal singkronisasi,” paparnya.

    Lukman membeberkan, diantara isu-isu krusial selain PT juga ada perdebatan ditatatan penetapan parlementary threshold, sistem pemilu antara terbuka dan tertutup, sosial media, e-voting, sanksi adminsitratif, Bawaslu di kab/kota yang minta dipermanenkan, KPU kab/kota di adhock an, LSM serta pengurangan sekaligus penambahan jumlah anggota DPR RI.

    Dia menyatakan, saat ini Pansus baru tahap menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau menyerap aspirasi masyarakat. Mereka terdiri dari media massa, blogger, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), TNI/Polri dan lain-lain.

    “Media massa dan blogger mengingat dahsyatnya berita hoax, yang cenderung provokatif, adu-domba dan pemecah-belah bangsa,” ujarnya.

    TNI kata Lukman, terkait dengan evaluasi hak pilih TNI karena ada keharusan evaluasi di pemilu 2019. Namun, Panglima TNI meminta hal itu dilakukan pada 2024.

    “Untuk Polri terkait dengan pengamanan pemilu. MA untuk kesiapan MA sebagai lembaga peradilan pemilu tingkat akhir pemilu dan MK terkait dengan kepemiluan,” urainya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    Baleg resmi hentikan pembahasan revisi UU Pilpres

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres).Dengan demikian, untuk pilpres yang akan datang tetap menggunakan UU Pilpres…
  • sample9

    Revisi UU Pilpres Resmi Dibatalkan

    Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menghentikan rencana revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono, keputusan ini akan…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…