Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu Murah Jangan Sampai Kebiri Hak Rakyat

  • Harapan terwujudnya pemilu yang murah diapresiasi banyak pihak. Sebab, hal itu bisa mengeliminasi praktik koruptif oleh siapa pun yang kelak duduk sebagai penyelenggara pemilu melalui proses pemilu.

    Namun diingatkan, pemilu murah yang penekanannya dalam konteks sosialisasi, jangan sampai mengebiri hak rakyat untuk mengetahui segala hal terkait pemilu, baik tahapan pemilu, terlebih visi-misi dan rekam jejak parpol, calon anggota legislatif (caleg), calon presiden (capres), dan calon kepala daerah yang menjadi kontestan pemilu. Kurangnya sosialisasi akibat adanya aturan yang mengusung semangat pemilu murah, dikhawatirkan mengurangi hak rakyat.

    “Kita tak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat dan hak rakyat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya, demi biaya pemilu yang murah. Kedaulatan rakyat harus diutamakan. Kalau butuh biaya mahal tidak ada masalah, karena kekuasaan di tangan rakyat,” kata pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, Rabu (25/1).

    Menurutnya, pilihan atas sistem demokrasi tak bisa dimungkiri mengakibatkan tingginya biaya pemilu. “Pasti demokrasi lebih mahal daripada sistem kerajaan atau otoritarian. Sebab, demokrasi butuh banyak komponen untuk mengontrol dan memastikan kedaulatan di tangan rakyat,” ujarnya.

    Akan tetapi, dia mendukung jika regulasi pemilu diarahkan untuk menekan biaya pemilu. “Tapi kalau memang pemilu itu bisa mengeluarkan biaya lebih murah, tentu lebih baik. Terobosan yang positif kalau bisa diwujudkan,” ucapnya.

    Sebab, dia Emrus mengingatkan, budaya koruptif masih mewarnai kultur politisi di Tanah Air. Apalagi, jika seseorang yang terpilih melalui pemilu, entah anggota parlemen, presiden dan wapres, maupun kepala daerah, kebanyakan dibebani untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama pemilu.

    “Karena kalau biaya pemilu mahal, otomatis peserta pemilu berusaha bagaimana caranya agar modal yang dikeluarkan bisa kembali. Ini yang memicu budaya dan perilaku koruptif di kalangan penyelenggara pemilu yang terpilih melalui proses pemilu,” jelas Emrus.

    Pembatasan Biaya
    Dia menambahkan, pembatasan biaya kampanye menjadi salah satu opsi mewujudkan pemilu yang murah. Namun, dia mengingatkan agar rakyat tetap harus memiliki instrumen untuk mengenal semua peserta pemilu. “Membatasi biaya kampanye saya setuju, tapi rakyat jangan sampai kehilangan hak menilai pilihannya,” katanya.

    Emrus menyatakan, peranan media massa dan media sosial (medsos) semestinya lebih dioptimalkan. “Pola kampanye akbar sudah sepatutnya diminimalisasi. Gunakan media massa dan medsos,” ujarnya.

    Secara terpisah, pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Anang Sudjoko menekankan pentingnya peran media massa untuk menghasilkan biaya pemilu murah dalam hal sosialisasi. Media massa perlu menghormati hak masyarakat untuk mengetahui segala hal mengenai kontestan pemilu.

    “Media massa harus hormati hak masyarakat. Kemudian jangan sampai juga mengurangi hak salah satu kontestan pemilu untuk bersosialisasi,” katanya.

    Menurutnya, media massa juga jangan sampai bersifat partisan yang berlebihan. “Media massa itu bersifat partisan boleh. Tapi di sini yang menjadi haram kalau menurut saya, partisan buta. Artinya, partisan yang sangat berlebihan, ini mudah diidentifikasi,” tukasnya.

    Dia menjelaskan, partisan yang berlebihan itu seperti hanya memberitakan atau menyiarkan peserta pemilu yang didukung media tesebut secara berlebihan, dan menutup akses pemberitaan bagi peserta pemilu pesaingnya. “Jangan sampai itu terjadi. Kalau pemberitaan berimbang saya tidak jamin bisa. Tapi intinya jangan sampai tutup pintu sama sekali atau buka lebar pintu negatif lawan,” jelasnya.

    Pada bagian lain, menurutnya, pihak penyelenggara pemilu dapat bekerjasama dengan akademisi. Hal ini terkait sosialisasi pemilu. Dengan begitu, biaya pemilu diharapkan menjadi lebih murah.

    “Sinergi antara penyelenggara pemilu dengan akademisi itu penting. Misalnya, akademisi ciptakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat dengan didukung KPU. Ini bisa ciptakan opini publik tentang pentingnya pemilu,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…