Kamis, 19 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Verifikasi Parpol Diminta Tinggalkan Paradigma Lama

  • Wakil ketua umum (Waketum) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta proses verifikasi partai politik jangan dilakukan dengan paradigma lama, yakni lebih membuang tenaga dan waktu ketimbang berorientasi memenuhi ketentuan hukum.

    Seharusnya, partai politik (Parpol) yang sudah berbadan hukum dan sudah ikut Pemilu, tidak perlu lagi diverifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    "KPU sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya hanya melakukan verifikasi administrasi. Itu karena verifikasi faktual sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pendirian partai," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (24/1).

    Menurutnya, verifikasi faktual oleh KPU adalah bentuk pengulangan kerja yang sifatnya mubazir dan hanya membuang energi dan biaya yang sangat besar. Sehingga, kata dia, aneh satu hal yang sama tapi dikerjakan dua kali oleh dua institusi yang berbeda.

    Dasco menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang (UU) Pemilu Legislatif Nomor 8 Tahun 2012 sebenarnya juga tidak menegaskan keharusan verifikasi faktual pada parpol yang sudah berbadan hukum. Putusan tersebut, kata dia, hanya menghapus pengecualian verifikasi administrasi bagi partai parlemen.

    "Menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU ini, tugas KPU hanya melakukan verifikasi administratif bukan faktual. Jadi sebenarnya pada Pemilu 2014 lalu KPU juga tidak perlu lakukan verifikasi faktual," tambahnya.

    Jika mengacu pada Pemilu 2014, sambung anggota Komisi III itu, putusan MK tersebut justru memicu masalah baru berupa kegaduhan yang terjadi saat KPU melakukan kembali verifikasi faktual. Tidak mengherankan, lanjut Dasco, banyak tudingan KPU bekerja amatiran dan bahkan KPU dikalahkan dua parpol pada saat sengketa di PTUN.

    "Saya sendiri kurang setuju kalau KPU disebut amatiran, hanya saja beban kerja melakukan verifikasi faktual memang sangat berat, dibandingkan dengan SDM kemenkumham yang merupakan PNS. Tentu SDM KPU agak ketinggalan karena banyak menggunakan tenaga honorer," jelasnya.

    Dasco menegaskan, negara jangan memboroskan uang negara hanya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai yang berbadan hukum.

    "Kalaupun KPU harus verifikasi, maka parpol yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten atau Kota dan sudah badan hukum, bisa ditetapkan jadi peserta pemilu," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.