Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Optimistis Capai Mufakat Soal RUU Pemilu

  • Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diharapkan menguatkan kualitas demokrasi dan regulasi kepemiluan. Pemerintah berkomitmen mengakomodir seluruh masukan dari Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu.

    "Pemerintah tidak akan kaku. Bagi kami yang penting kualitas pemilu ke depan harus bagus," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sabtu (21/1).

    Dia optimistis akan ada titik temu menyikapi perbedaan pandangan sejumlah fraksi. Khususnya terkait ambang batas partai politik (parpol) lolos parlemen atau parliamentary threshold (PT) serta pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (Pres-T). "Saya yakin ada kata mufakat," ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

    Dalam draf RUU, angka PT tetap sebesar 3,5 persen. Sedangkan angka Pres-T, sebanyak 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah pemilu.

    Mendagri tak sependapat dengan wacana penghapusan PT. "Kalau bisa naik. Soal naiknya setengah persen ya yang penting naik, masak ada yang usul nol persen," ujarnya.

    Sementara mengenai Pres-T nol persen, dia mengaku akan menampung usulan tersebut.

    Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyelenggaraan Pemilu dari 10 fraksi, mencapai 2.885 poin. Pembahasan intensif antara Pansus dengan Pemerintah dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2017.

    "DIM-nya itu berjumlah 2.885. Tapi itu termasuk DIM yang menyatakan hal tertentu yang tetap tidak ada perubahan. Jadi mungkin ada 500-700 pasal yang tetap, sehingga 2.885 itu total semuanya," kata Ketua Pansus, Lukman Edy.

    Dia mengakui bahwa masih terjadi perbedaan sikap terkait PT dan Pres-T. "Ada fraksi yang menyatakan persetujuan dengan presidential threshold, ada? fraksi yang menyatakan ini inkonstitusional lebih baik nol persen presidential-nya," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014, Pres-T menjadi tak relevan diterapkan. Sebab, Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden (pilpres) 2019 dilaksanakan serentak.

    Dia menyatakan, Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

    Khusus tentang pilpres, UUD 45 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan.

    Norma itu, menurut Yusril, selama ini diplintir oleh pemerintah dan beberapa fraksi DPR. Tujuannya, untuk mewujudkan keinginan politik masing-masing agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dibatasi. Frasa "sebelum pemilihan umum dilaksanakan" diartikan sebagai sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

    "Pemikiran yang lebih musykil mengenal ambang batas ini justru datang dari Mendagri yang ingin menjadikan perolehan kursi dalam Pemilu DPR sebelumnya dijadikan sebagai dasar penentuan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden," kata Yusril.

    Dia mengatakan, setiap parpol peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebelum pesta demokrasi digelar. Perolehan hasil pemilu lima tahun yang lalu itu, tidak ada alasan rasionalnya untuk dijadikan dasar penentuan ambang batas. Situasi politik sudah berubah dalam kurun waktu lima tahun," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…