Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presidential Threshold 0% Sulit Direalisasikan

  • Pengamat politik dari CSIS Arya Fernandez menilai partai politik (parpol) di Parlemen akan kesulitan menjadikan presidential threshold (Pres-T) 0 persen. Alasannya karena peta politik di DPR, yakni fraksi-fraksi besar seperti PDIP dan Golkar masih menginginkan tetap mempertahankan syarat pencalonan seperti sebelumnya.

    “Alasan lainnya karena dalam 2 pemilu presiden terakhir, syarat PT tidak berubah. Syarat 20 persen dan atau 25 persen kursi pada pemilu sebelumnya adalah insentif bagi pencapaian elektoral partai,” ujar Arya di Jakarta, Senin (23/1).

    Arya juga menilai dengan adanya syarat PT memaksa partai-partai untuk berkoalisi sejak awal. Sebab, pemilu baik legislatif maupun presiden dilakukan serentak

    Sementara pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam mengingatkan, jangan sampai ada pintu untuk munculkan calon tunggal presiden dalam Pemilu mendatang. Sebab, dalam konstitusi semua punya hak mencalonkan diri sebagai presiden sesuai persyaratan yang berlaku.

    “Yang harus dibuat aturan jangan sampai aturan membuka peluang muncul calon presiden yang tidak sensitif terhadap masa depan kemandirian bangsa. Bangsa ini harus membangun demokrasi yang beradab dan bukan demokrasi saling berhadapan,” katanya.

    Pakar politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memperkirakan, pembahasan RUU Pemilu tidak akan terlalu alot. Sebab, bila bicara kompetisi maka banyak yang akan condong untuk membesarkan peluang untuk menang.

    “Saya kira pembahasan akan alot bila ada parpol besar yang ingin Pres-T ditiadakan. Menurut saya sebaiknya dilepas saja, kan sudah ada threshold untuk parpol,”ucapnya.

    Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, DPR telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ke pemerintah. DIM yang berjumlah 2.885 DIM yang menyatakan hal tertentu yang tetap tidak ada perubahan.

    Selain DIM, Pansus juga menyerahkan rekapan kluster. Rekapan kluster ini dihimpun berdasarkan pandangan mini fraksi yang disampaikan di awal rapat Pansus.

    “Dari DIM yang diserahkan 10 fraksi kebanyakan menyoroti soal ambang batas Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif,” katanya.

    Ia menuturkan RUU Pemilu akan dimulai pada 9 Februari 2017 mendatang. Pansus menargetkan RUU tersebut akan selesai Mei 2017.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Menciptakan Pilpres yang Demokratis dan Bermartabat

    Menjelang Pilpres 2014 berbagai trik dan intrik dilakukan calon presiden (Capres) melalui partai politiknya. Tidak ada kata menyerah, berbagai hal dilakukan dalam merebut parpol untuk berkoalisi agar memenuhi standar pencapresan.Capres…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…