Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Nilai Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tergantung Kondisi Uang Negara

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa usul KPK agar bantuan dana partai politik dinaikkan sangat tergantung dengan kondisi keuangan negara. Secara teknis, keputusan mengenai hal itu berada di tangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan.

    "Tergantung penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi yang ada," kata Tjahjo Kumolo, Kamis (19/1).

    Pernyataannya itu menanggapi lontaran dari KPK, bahwa Negara perlu menaikkan dana bantuan partai politik sebesar 50 persen. Tujuannya adalah agar praktek politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

    Ada beberapa poin rekomendasi KPK. Selain porsi ideal kenaikan 50 persen, juga bahwa dilakukan kenaikan bertahap selama 10 tahun secara proporsional berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan parpol. Khususnya dalam tiga hal yakni rekrutmen, pengkaderan, dan etik.

    Alokasi bantuan keuangan sebesar? 25 persen untuk admintrasi kesekretariatan yang merupakan biaya tetap, dan sebesar 75 persen dengan prioritas untuk pendidikan politik dan kaderisasi, serta pembenahan tata kelola parpol.

    KPK juga merekemondasikan agar peningkatan bantuan keuangan diprioritaskan untuk menyusun dan melaksanakan program rekutmen dan kaderisasi yang baik. Selain itu penyusunan dan pelaksanaan kode etik politisi dan pelaksanaan pendidikan politik pada masyarakat.

    Pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol menjadi transparan juga menjadi poin rekomendasi lainnya.

    Bagi Tjahjo Kumolo, karena terkait kemampuan keuangan negara, maka salah satu kunci apakah rekomendasi bisa dijalankan atau tidak terletak di tangan Menteri Keuangan. "Kita harus kembali pada Ibu Menteri Keuangan. Keuangan kita bagaimana? Pertumbuhan ekonomi kita bagaimana?" ujar Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…