Senin, 24 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Jangan Sampai Waktu Pidato Menteri Melebihi Presiden

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai wajar apabila ada pembatasan pimpinan lembaga dan menteri berpidato dalam acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, poin utama acara tentu pengarahan dari presiden.

    “Kalau mengundang presiden dan wapres (wakil presiden), ya kita mendengarkan arahan presiden, apa arahan wapres,” kata Tjahjo di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (18/1).

    Menurutnya, imbauan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Pramono Anung tersebut hanya untuk saling mengingatkan. “Kan menteri punya gaya masing-masing tapi ya harus diingatkan. Gaya masing-masing itu boleh, tapi jangan sampai menteri itu laporannya saja melebihi lamanya pidato presiden. Jadi saya kira wajar, di semua instansi dan organisasi juga punya hal yang sama,” ujarnya.

    Dia menyatakan, sama halnya ketika bupati/ wali kota mengundang gubernur. “Jangan lebih banyak yang bicara bupati/ wali kotanya dibanding gubernurnya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Eko Putro Sandjoyo juga mendukung imbauan pidato tak lebih tujuh menit. “Itu bagus dan saya dukung,” kata Eko usai memberikan kuliah umum di Kampus IPDN Jatinangor.

    Menurutnya, Presiden tentu mempunyai agenda lebih dari satu dalam sehari. “Satu hari ada banyak acara. Kalau pidato molor, kan mengganggu acara berikutnya,” ujarnya.

    “Kan setiap acara yang nunggu banyak. Jadi jadwal presiden bisa terukur, acaranya enggak telat (dengan adanya pembatasan pidato). Kalau mau bicara kan bisa pas rapat kabinet. Jadi, saya pikir itu bagus.”


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…