Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Pemilu Jangan Dipolitisasi Berlebihan

  • Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengingatkan panitia khusus (Pansus) DPR agar mengantisipasi uji materi Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu setelah disahkan. Hal itu terjadi karena sistem Pemilu harus benar-benar sesuai harapan masyarakat luas.

    "Untuk pileg, saya setuju terbuka meski MK tidak mengatakan harus terbuka. Terbuka atau tertutup silahkan," ujar Mahfud MD di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (18/1).

    Saat ini, kata Mahfud, DPR baru menyiapkan alternatif sistem Pemilu. Menurutnya, sistem Pemilu harus benar-benar terbuka agar tidak ada uji materi ke MK.

    "Kalau tidak terbuka sudah ada yang siapkan uji materi yakni LSM besar. Harus benar-benar terbuka. Jangan politisasi berlebihan, bisa kena di MK," tuturnya.

    Mahfud menambahkan, tata cara dan persyaratan parlimentary threshold diatur dalam UU yang dibuat oleh DPR. Ia juga berpandangan, alternatif utama pilpres tidak perlu ambang batas (threshold).


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…