Selasa, 18 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Kalau Bisa Ambang Batas Parlemen Meningkat

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai semakin tinggi ambang batas parlemen maka semakin baik kualitas demokrasi di sebuah negara. Oleh karena itu, kata Tjahjo, ambang batas sebaiknya selalu meningkat setiap periodenya.

    "Kalau bisa setiap lima tahun meningkat," ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

    Saat ini, ambang batas parlemen masih mengacu pada ambang batas pemilu legislatif 2014, yakni sebesar 3,5 persen. Menurut Tjahjo, jikapun tidak ada peningkatan jumlah, maka sebaiknya bertahan pada angka yang sama.

    "Ada peningkatan lah. Kalau toh tidak meningkat, ya bertahan, jangan malah mundur," kata Tjahjo.

    Menurut Tjahjo, ramainya polemik lantaran berbagai partai mengusulkan ambang batas yang beragam menjadi bagian dari penyampaian aspirasi. Pemerintah, bertugas menampung aspirasi tersebut.

    “Itukan usulan. Kami sebagai pemerintah menampung usulan itu. Dan mari kita bahas bersama di Panja (Panitia Kerja). Besok kami rapat panja buat kluster dulu mana yang penting. Menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi parpol,” kata politisi PDI-P tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Lukman Edy, menyatakan, ada lima opsi ambang batas parlemen yang ditawarkan seluruh fraksi untuk Pemilu Legislatif 2019.

    "Ada lima, ada yang mengusulkan sebesar 0 persen; 3,5 persen; 5 persen; 7 persen dan 10 persen. Ya lima itu usulannya," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

    Ia menambahkan dari kelima opsi tersebut, hanya opsi terakhir yang kemungkinan besar akan ditolak karena terlalu besar.

    Ambang batas parlemen sebesar 10 persen, kata Lukman, membawa banyak kerugian bagi keberlangsungan sistem perwakilan di Indonesia. Pasalnya, akan ada banyak suara yang hangus.

    Meskipun seorang calon anggota legislatif jumlah suaranya berhasil memperoleh satu kursi, akan tetap hangus bila partainya tak mampu memperoleh 10 persen dari suara sah nasional.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…