Kamis, 19 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: PT Diperlukan untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi

  • Angka ambang batas partai politik (parpol) masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih sebesar 3,5 persen. Hal tersebut sesuai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan inisiatif pemerintah.

    Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan, angka PT semestinya dapat ditingkatkan. “Jadi, kami tetap bertahan. Kalau bisa ada peningkatan dari 3,5 persen. Kalau tidak ada kata sepakat, tetap kembali 3,5 persen,” kata Tjahjo saat ditanya mengenai ide penghapusan PT di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Senin (16/1).

    Dia menyatakan, PT tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dia optimistis dinamika pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu seperti PT bakal mencapai titik temu. “Nanti kan pasti ada kompromi. Kami tahu masing-masing partai ada strategi, punya antisipasi ke depan. Tapi kan kualitas demokrasi itu harus ada,” tegasnya.

    Sebelumnya, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, apabila PT menjadi 0 persen, maka jumlah parpol di DPR menjadi sangat banyak. “PT itu harus tetap ada, karena penting untuk membatasi jumlah parpol di DPR. Kalau dihapus, enggak ada batasan, pasti jumlah parpol makin banyak,” kata Karyono.

    Dengan banyaknya parpol nanti di DPR, menurutnya, proses pengambilan keputusan juga penuh dinamika. “Sulit sebuah kebijakan diputuskan dengan cepat,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, sejumlah fraksi seperti Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusulkan PT dihapus. Gerindra meminta agar diatur pembatasan fraksi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…