Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu Serentak 2019 Dinilai Tak Perlu Ambang Batas

  • Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold/Pres-T) dan ambang batas presiden (Presidential Treshold/PT) inkonstitusional atau tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut Margarito, pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pemilihan wakil rakyat dan presiden-wakil presiden yang dilakukan pada waktu bersamaan.

    "Jadi, presiden dan DPR dipilih pada waktu yang bersamaan dan di TPS (tempat pemungutan suara) yang sama dengan peserta pemilunya sebagaimana diamanat konstitusi adalah partai politik. Sehingga tidak perlu lagi ada ambang batas baik parlemen maupun presiden," ujar Margarito pada diskusi bertajuk "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/1).

    Selain Margarito, hadir Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi II Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

    Margararito menilai tidak ada landasan konstitusional untuk menerapkan Pres-T dan PT dalam pemilu serentak 2019. Menurut dia, setiap partai peserta pemilu, meski hanya miliki satu kursi di parlemen berhak mengajukan calon anggota DPR dan calon presiden di pemilu 2019.

    "Treshold ini justru memberangus hak politik parpol yang sudah menyiapkan kadernya untuk maju menjadi presiden atau wakil presiden. Makanya, MK menjadi alat konstitusional agar mencegah dominasi mayoritas terhadap minoritas sehingga siapa saja berhak ikut pemilu," terang dia.

    Margarito menduga ada upaya dari pemerintah untuk membangun skenario capres-cawapres tunggal di pemilu 2019 dengan tetap menerapkan ambang batas. Padahal calon tunggal, apalagi calon tunggal presiden tidak ada dasar konstitusinya.

    "Jangan sampai ada skenario dari pemerintah untuk capres tunggal dengan menerapkan treshold. Sejak kapan kotak kosong menjadi subyek hukum dan apa dasar konstitusi. Jadi, treshold ini harus dihapus karena melanggar konstitusi," jelas dia.

    Sebagaimana diketahui, dalam draf RUU Pemilu yang dibahas DPR, pemerintah mengajukan PT sekurang-kurangnya 3,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional (Pasal 393 ayat 1 RUU Pemilu) dan Pres-T paling sedikit 20 persen jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya (Pasal 190 RUU Pemilu).


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi: Jangan Sampai Pemilu Hilangkan Kerukunan Bangsa

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah belah karena persoalan pilkada dan pemilu. Presiden meminta para politikus memberikan contoh pendidikan politik yang baik…
  • sample9

    Pemilu, Antara Kemajuan dan Tantangan

    Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei…
  • sample9

    Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

    Bagi wartawan asing dan pengamat pemilu internasional, pemilu legislatif Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Beberapa media internasional pernah mengulas soal ini panjang lebar setelah mengikuti Pemilu 2004.Padahal pemilu…
  • sample9

    Kecurangan Pemilu Diprediksi Kecil

    Potensi kecurangan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 mendatang dinilai relatif kecil mengingat para penyelenggara pemilu di KPU saat ini lebih berpengalaman. Mayoritas komisioner KPU saat ini adalah mereka yang pernah…
  • sample9

    MPR Minta Persidangan Sengketa Pemilu MK Transparan

    Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan agar proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi berlangsung transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tersebut. "Adanya distrust…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Pemilu Tidak Hambat Roda Pemerintahan

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tidak akan menghambat roda pemerintahan di negara ini. Sebaliknya, pesta demokrasi lima tahunan itu menjadi pemicu bagi seluruh jajaran…
  • sample9

    Presiden SBY: Pemilu Tidak Perlu Gaduh

    Makassar - Ajang Pemilihan umum (Pemilu) sudah di depan mata. Dimulai dari pemilihan legislatif (Pileg), 9 April. Kemudian dilanjutkan pemilihan…
  • sample9

    Pemilu Serentak Lebih Efisien

     Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI secara serentak…
  • sample9

    Masyarakat Harus Disuguhi Edukasi Pemilu

    Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Andrianto, menilai respons masyarakat terhadap tahapan pemilu sejatinya merupakan cermin sikap apatis publik terhadap pesta demokrasi.     "Sistem pemilu sangat boros dan high cost.…
  • sample9

    Pemilu 2014, Target Teroris

    Terorisme di Indonesia bak amoeba yang dengan cepatnya membelah diri sehingga terus berkembang dan bertambah banyak. Itu sebabnya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap ancaman…
  • sample9

    Inilah 14 Kerawanan Pemilu 2014

    Lembaga Indonesian Parliamentary Center menyebutkan 14 kerawanan yang harus diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. "Ada 14 potensi kerawanan yang dapat mengganggu kualitas penyelenggaran Pemilu Legislatif 2014," kata Sulastio…
  • sample9

    JPPR Harapkan Partisipasi Masyarakat Pantau Pemilu 2014

    Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz mengatakan media sosial selama ini cukup efektif dalam penyebaran informasi dan pemantauan pemilu. Diharapkan melalui media sosial juga bisa memberi…
  • sample9

    Pengamat: Caleg Muda Meriahkan Pemilu 2014

    Pengamat bidang sosial politik, Ihsanudin Husin berpendapat, kehadiran calon anggota legislatif dari kalangan muda, sangat bagus untuk memeriahkan Pemilu 2014."Apalagi kalau calon anggota legislatif (caleg) muda tersebut memiliki kualitas dan…
  • sample9

    DKPP Dorong Penyelenggara Pemilu Taat Azas

    Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pemilu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Cecep Agus Supriyatna, mengatakan, setidaknya ada tujuh indikator sebuah pemilu bisa dikatakan sukses.
  • sample9

    Sengketa Pemilu Harus Ditangani Lembaga Tersendiri

    Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak lagi menangani sengketa pemilu kepala daerah. Tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mochtar justru mempertegas di dalam MK…