Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pansus Berkomitmen Selesaikan Pembahasan RUU Pemilu 28 April 2017

  • Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan bahwa Pansus RUU Pemilu berkomitmen menyelesaikan tahap pembahasan RUU Pemilu paling lambat 28 April 2017. Saat ini, Pansus sudah menyerap aspirasi dari berbagai stakeholders pemilu.

    "Pansus telah berkomitmen menyelesaikan RUU Pemili paling lambat 28 April mendatang," ujar Lukman Edy di acara diskusi bertajuk "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/1).

    Selain Edy, hadir juga sebagai nara sumber, antara lain Wakil Ketua Komisi II Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

    Edy mengatakan metodologi pembahasan RUU Pemilu akan berdasarkan klaster-klaster yang disepakati bersama sehingga tidak semua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dibahas satu per satu. Klaster-klaster ini, kata dia, akan dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi.

    "Metode ini pernah kami coba dalam pembahasan RUU Pilkada dan sangat efektif," tandas dia.

    Selain itu, Edy juga mengatakan bahwa jadwal pemilu serentak 2019 bisa tetap dimulai bulan Juni 2017, meskipun pihak penyelenggara pemilu atau KPU belum menyelesaikan semua peraturan teknis pemilunya. Menurut dia, yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh KPU adalah memastikan peraturan teknis terkait verifikasi partai politik peserta pemilu.

    "Awal tahapan kan verifikasi parpol. KPU bisa diamanahkan dulu untuk membuat peraturan teknis verifikasi parpol karena verifikasi parpol kan siginifikan dan dimulai bulan Juni. Bulan November, tahapan lain baru dilakukan. Jangan terlalu khawatirlah dengan jadwal. Kita bisa selesaikan sesuai denga jadwalnya," terang dia.

    Sampai saat ini, kata Edy, Pansus sudah menyerap aspirasi dari berbagai pihak termasuk dengan media massa baik di pusat maupun daerah yang konsen dengan pemberitaan RUU Pemilu. Pansus juga, kata dia, sudah berdiskusi dengan berbagai LSM dan akademisi penggiat pemilu.

    "Kami juga menyerap aspirasi dan mengirimkan draf RUU Pemilu ke TNI-Polri dan kejaksaan. Kita minta masukan dari mereka karena terkait pengamanan dan penyelesaian sengketa pemilu," ungkap dia.

    Selain itu, Pansus juga, kata dia, melakukan RDP dengan pemangku teknologi baik dari lembaga negara maupun pihak swasta yang bergerak di bidang teknologi. Pasalnya, pemilu 2019 kemungkinan menggunakan teknologi e-voting.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…