Sabtu, 22 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden Diminta Tingkatkan Pembangunan Politik Akal Budi

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk dapat lebih mengedepankan politik akal budi ketimbang politik instrumen. Semua dilakukan untuk mengingatkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menjelaskan, pembangunan politik tidak melulu dilakukan melalui pembangunan politik instrumen yang melibatkan partai politik. Namun, untuk menjaga keseimbangan, disarankan juga untuk melakukan pembangunan politik akal budi.

    Sejak 2015, menurut Ray, fokus perhatian presiden pada pembangunan infrastruktur justru membuat pemerintahan kurang konsentrasi dalam pembangunan politik akal budi. Jika dalam politik instrumen, pemerintahan Jokowi sudah terbilang cukup kuat dengan didukung tujuh partai politik.

    "Yang saya mau katakan, berpolitik ini bersifat suprastruktur untuk memperkuat nasionalisme, identitas kebangsaan, dan lain-lain. Ini yang saya lihat presiden tampak tertinggal," kata Ray Rangkuti saat Diskusi Awal Tahun Formappi "Politik Nasional dan Wajah DPR 2017", Senin (9/1) di Jakarta.

    Saat ini, diakui, pembangunan infrastruktur juga sangat berimplikasi pada persepsi publik. Kendati demikian, diingatkan, tanpa adanya pembangunan politik akal budi, maka pemerintahan Jokowi akan terus diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang merongrong nilai kultural dan toleransi.

    Menurutnya, apa yang dihadapi pemerintahan Jokowi pada penghujung 2016 lalu, di mana ada aksi massa besar-besaran dan lunturnya nilai-nilai toleransi antarumat beragama, merupakan imbas dari tidak diperhatikannya pembangunan politik akal budi tersebut.

    "Sejak 2015, politik akal budi sudah sedemikian tertinggalnya dan mengakibatkan munculnya dan menguatnya paham intoleransi dan lahirnya hoax-hoax politik secara menyeluruh. Orang tidak lagi berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi," ucapnya.

    Akhirnya, dikatakan Ray, politik instrumen justru melibas kekuatan politik akal budi yang tidak diperhatikan. Situasi tersebut juga diperparah dengan masuknya berbagai kasus terkait Pilkada serentak 2017.

    "Pada tahun 2017 sebaiknya tidak kembali berfokus pada politik instrumen dan mengenyampingkan politik yang bersifat rohani atau politik akal budi," ucapnya.

    Ray meyakini, Presiden Jokowi juga sudah menyadari kekurangan pembangunan politik akal budi di masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, sejak akhir tahun lalu, Jokowi pun sudah melakukan safari politik. Tujuannya, untuk merangkul semua golongan.

    "Presiden sudah menyadari kekeliruan ini. Politik akal budi tidak bisa ditinggalkan, mulai dari silaturahmi ke tokoh-tokoh agama. Semua harus dilakukan secara terus menerus dan dilakukan pendekatan kultural, edukasi publik, dan bukan tindakan represif," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.