Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembahasan RUU Pemilu Harus Mendalam

  • Sepanjang Tahun 2016 menjadi momentum penting bagi sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem peraturan atau Undangundang Pemilihan Umum (Pemilu) sedang dibahas di DPR.

    Waktu yang singkat menjadi tantangan tersendiri dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) agar memiliki kompetensi yang baik dan menunjang saat pelaksanaan nanti.

    Sejumlah permasalahan dan kendala ditemukan dalam RUU Pemilu ini dimulai dari ditakutkannya kerancuan akan sinergitas antar lembaga hingga sistem pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terbuka ataupun tertutup.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Lukman Edy mengatakan pembahasan harus dilakukan secara mendalam, cermat dan objektif, mengingat banyaknya isu krusial yang menentukan masa depan demokrasi dan kepemimpinan bangsa.

    “Sejak Juli kami telah menaruh perhatian serius terhadap RUU ini karena menentukan masa depan demokrasi yang akan melahirkan kepemimpinan nasional baik eksekutif maupun legislatif di semua tingkat,” kata Lukman saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/12).

    Untuk itu, politisi Partai PKB ini menyampaikan pihaknya tengah melakukan kajian yang mendalam, cermat, dan objektif terhadap draf RUU insiatif Pemerintah korelasinya dengan masa depan demokrasi dan desain rekrutmen kepemimpinan nasional. “Jangan sampai menyebabkan kita setback dalam berdemokrasi.

    Maka, RUU ini harus berkualitas kontennya untuk perbaikan sistem demokrasi di negara ini,” pungkasnya. Wakil Ketua Komisi II ini menambahkan meski pihaknya telah memilih sistem cluster agar membuat pembahasan lebih cepat dan efektif.

    Namun dirinya memastikan pihaknya akan melakukan pengkajian secara lengkap dan tersistem agar kualitas undang-undang tetap memiliki kompetensi. Lukman menuturkan, pembahasan isu krusial akan dilakukan pada tingkat pleno. Sementara, fraksi-fraksi akan ditugaskan mengumpulkan topik-topik dan isu yang akan dibahas.

    “Pembahasan isu-isu krusial dengan sistem cluster ini akan dilakukan pada tingkat pleno pansus, sedangkan lebih mendetail Daftar Inventaris Masalah dari fraksi akan dilakukan di dalam tim yang lebih kecil yaitu panja, tim perumus dan tim sinkronisasi,” tandasnya.

    Dirinya mengaku optimis bahwa RUU Pemilu ini dapat selesai tepat waktu dan memiliki nilai kompetensi yang cakap guna menciptakan kualitas wakil terpilih dari rakyat yang baik.

    “Sistem kerja sudah ditata, beberapa masukan sudah kami terima, kami optimis Undangundang ini akan maksimal dan selesai tepat waktu,” tutupnya. Sementara, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai usulan pemerintah terkait RUU Pemilu secara umum tidak berlandaskan kepada evaluasi menyeluruh dari pemilu sebelumnya.

    “Ada capaian yang cukup penting ketika reformasi kepemiluan. Pada 2004 kita punya UU progresif mengenai sistem pemilu yang mendorong supaya adanya konektivitas antara pemilih, partai dan juga calon yang nanti akan menduduki kursi wakil rakyat,” kata Siti saat dihubungi.


    Files Download :

Related Posts