Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Jangan Sampai UU Pemilu Cacat Subtansi

  • Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Regulasi ini jika sudah disahkan akan menjadi fondasi hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak untuk pertama kalinya.

    “Maka tantangan dalam menyusun RUU ini tentu saja tidak enteng,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Penyelenggaraan Pemilu, di Jakarta, Jumat (23/12).

    Pembahasan menjadi sangat krusial, kata Titi, di tengah banyaknya isu dan persoalan yang mesti dituntaskan di dalam menyusun RUU ini. Ditambah lagi para pembentuk undang-undang dihadapkan pada sisa waktu pembahasan yang sangat singkat. Sebab jika merujuk pengalaman Pemilu 2014, dan ketentuan yang disusun oleh Pemerintah di dalam RUU tersebut, tahapan Pemilu 2019 mesti sudah dimulai pada Juni 2017. Keharusan ini berangkat dari adanya ketentuan bahwa tahapan pemilu selambat-lambatnya dimulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.

    “Hitungan waktu ini dikedepankan dengan asumsi bahwa pemungutan suara Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada bulan April 2019, bulan yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2014,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, kata dia, pembentuk undang-undang mesti punya strategi yang jitu dan skala prioritas yang terukur untuk bisa menyelesaikan RUU ini tepat waktu. Keharusan untuk menyelesaikan RUU di dalam waktu yang cepat, tentu juga bukan menjadi alasan hasil RUU Penyelenggaraan Pemilu menjadi cacat substansi. Jika itu yang terjadi, maka bencana besar sedang konsolidasi demokrasi Indonesia dalam menuju pemilu serentak.

    “Berangkat dari kondisi ini, pembentuk undang-undang mesti realistis,” katanya.


    Files Download :

Related Posts