Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Diminta Libatkan Publik

  • Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Ramses Lalongkoe, meminta DPR untuk mengedepankan transparansi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Pola pembahasan terbuka atau transparansi, bertujuan menghasilkan sistem demokrasi yang berkualitas pada pemilu 2019 mendatang.

    Ramses menilai, pembahasan yang bersifat terbuka artinya harus melibatkan publik. Materi-materi yang dibahas dalam RUU tersebut, lanjut dia, dipandang penting mendapatkan masukan publik demi kebaikan sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia.

    "Politisi Senayan jangan bahas RUU Penyelenggaraan Pemilu seperti bahas tata tertib di DPR. Bahas RUU ini harus kedepankan pola transparan dan keterbukaan demi melahirkan pemilu dan demokrasi berkualitas di Indonesia. Pelibatan publik luas dalam mencermati materi dalam RUU tersebut sangat penting," kata Ramses di Jakarta, Kamis (22/12).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, RUU yang mendapat masukan publik jauh lebih baik daripada dibahas tanpa pandangan-pandangan publik. Transparasi, kata Ramses, menghindari interpretasi negatif publik terhadap DPR.

    "DPR harus dengar juga masukan publik. Bila perlu, DPR libatkan masyarakat dalam pembahasan RUU tersebut. Pemilu dan demokrasi kita akan baik manakala sistem atau perangkatnya disusun secara baik pula," kata Ramses.

    Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana (UMB) ini menambahkan, anggota DPR harus menghindari kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan partai dalam membahas RUU tersebut.

    "Kualitas UU Penyelenggaraan Pemilu sangat tergangung dari kualitas pemikiran para anggota DPR," ucap Ramses.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…