Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Awasi Ormas Asing, Tjahjo Akan Rilis Permendagri

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berkomitmen mengawasi keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Tanah Air. Ormas asing juga tak luput dari perhatian Kemdagri.

    “Kami perketat pengawasan (seluruh ormas). Terkait ormas asing, yang terdaftar sekitar 66 ormas,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Selasa (20/12).

    Dia menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat bakal menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri). Regulasi itu, salah satunya bertujuan memperketat pengawasan ormas, termasuk ormas asing. “Aturannya sedang kami siapkan, intinya pengetatan. Dengan begitu semua lebih terawasi,” ujarnya.

    Dia juga telah meminta seluruh kepala daerah untuk menginventarisir ormas di setiap daerah. Hal itu bagian dari deteksi dini agar potensi ormas meresahkan masyarakat diantisipasi. “Kepada kepala daerah untuk menginventarisasi ormas-ormas baik di tingkat provinsi atau kabupaten/ kota. Harus dicek,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mengenai ormas asing telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59/2016 tentang Ormas yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (WNA). PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) 17/2013 tentang Ormas.

    Berdasarkan PP itu, ormas badan hukum yayasan asing wajib memiliki izin dari pemerintah pusat. Izin tersebut berupa izin prinsip dan izin operasional.

    “Izin prinsip sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri), dan izin operasional diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 4 ayat (4) PP tersebut.

    Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. “Izin prinsip sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat tiga bulan sebelum izin prinsip berakhir,” bunyi Pasal 7 ayat (2 dan 3) PP ini.

    PP ini juga menjelaskan bahwa ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing paling banyak tiga orang. Setiap staf berkewarganegaraan asing yang telah disetujui oleh tim perizinan untuk bekerja pada ormas yang didirikan oleh WNA, wajib tunduk dan patuh pada perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    Kegiatan Ormas Bisa Dihentikan

    Sanksi peringatan tertulis kepada ormas diberikan secara bertahap. Mulai dari peringatan pertama, kedua, hingga ketiga.
  • sample9

    Bantuan ke Ormas Bisa Dihentikan

    Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi kepada Ormas berupa penghentian bantuan. Hanya saja, sanksi ini baru bisa dikeluarkan jika Ormas yang bersangkutan sudah mendapatkan peringatan ketiga.