Senin, 17 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

WNA Bisa Bentuk Ormas, Ancam Persatuan Bangsa

  • Pemerintah diminta meninjau ulang PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakatan. Khususnya terkait pasal yang mengatur warga negara asing (WNA) bisa mendirikan organisasi masyarakat (Ormas) berbadan hukum.

    "Karena dengan adanya peraturan ini ke depannya akan banyak warga asing yang mendirikan ormas berbadan hukum dan berakitivitas di Indonesia," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Iqbal saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (17/12/2016).

    Iqbal menilai, terbitnya peraturan yang melegalkan WNA membentuk ormas berbadan hukum akan mengancam eksistensi warga negara Indonesia (WNI).

    Diperbolehkannya warga asing mendirikan sebuah ormas tentu, imbuh Iqbal, juga akan menimbulkan permasalahan baru. Bisa saja hal tersebut justru akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

    "Ditambah lagi akhir-akhir ini ramai berita di medsos ada warga asing yang menjadi pengurus di salah satu ormas. Maka dari itu kewaspadaan dan kehati-hatian dari pemerintah kita perlukan," ucap Iqbal.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    Kegiatan Ormas Bisa Dihentikan

    Sanksi peringatan tertulis kepada ormas diberikan secara bertahap. Mulai dari peringatan pertama, kedua, hingga ketiga.
  • sample9

    Bantuan ke Ormas Bisa Dihentikan

    Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi kepada Ormas berupa penghentian bantuan. Hanya saja, sanksi ini baru bisa dikeluarkan jika Ormas yang bersangkutan sudah mendapatkan peringatan ketiga.