Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

WNA Bisa Bikin Ormas, Indonesia Rawan Infiltrasi Asing

  • Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menuai kritik. 

    Adapun kritikan terkait aturan yang membolehkan warga negara asing (WNA) untuk mendirikan ormas berbadan hukum di Indonesia.

    Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai keberadaan ormas yang didirikan oleh WNA berpotensi bertabrakan dengan nilai dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

    "Pancasila itu jadi falsafah hidup kita. Apakah ada jaminan mereka bisa menunaikan Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia?" kata Margarito kepada SINDOnews, Sabtu (17/12/2016). 

    Menurut dia, pemerintah harus mengawasi secara ketat pendirian ormas oleh WNA. Pengawasan yang longgar dikhawatirkan akan dimanfaatkan pihak asing untuk membawa agenda tersembunyi berkedok program kerja.

    Terlebih, lanjut Margarito, belakangan ini kerap beredar kabar pihak asing mencoba merongrong kedaulatan Indonesia."Siapa yang bisa jamin kegiatan ini bebas dari infiltrasi (penyusupan)?" ucap Margarito.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    UU Ormas Baru Mulai Disebarluaskan

    ORGANISASI massa ternyata sangat menarik untuk dibicarakan. Dan hari ini (30/11/2013) Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)…
  • sample9

    Hari Ini Sosialisasi UU Ormas di Aceh

    JAKARTA - Hari ini, tim dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Aceh.
  • sample9

    Kegiatan Ormas Bisa Dihentikan

    Sanksi peringatan tertulis kepada ormas diberikan secara bertahap. Mulai dari peringatan pertama, kedua, hingga ketiga.
  • sample9

    Bantuan ke Ormas Bisa Dihentikan

    Pemerintah bisa menjatuhkan sanksi kepada Ormas berupa penghentian bantuan. Hanya saja, sanksi ini baru bisa dikeluarkan jika Ormas yang bersangkutan sudah mendapatkan peringatan ketiga.