Senin, 18 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: PNS Perekat Bangsa, Wajib Jaga Stabilitas Daerah

  • Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta tetap mendoakan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti para PNS mengikuti doa bersama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada Jumat (2/12).

    "PNS sebagai perekat bangsa wajib jaga stabilitas di daerah. Kalau mau doa bersama, silakan saja. Namun doakan dari kantor di daerah masing-masing," kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa (29/11).

    "Karena tugas mereka (PNS) untuk terus melayani masyarakat. PNS ini kan harus melayani masyarakat yang datang kekantor-kantor pemda," ujarnya.

    Tjahjo menyatakan, doa bersama 2 Desember bukanlah aksi demonstrasi. "Partai-partai politik nanti juga akan melaksanakan doa bersama, diharapkan untuk saling menjaga doa bersama agar berlangsung tertib. Prinsipnya yang saya pahami, tidak ada demo, adanya hanya doa bersama,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan hal yang sama. "Siapa bilang ada demo? Doa bersama, bukan demo ya," kata Presiden seusai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-45 di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11).

    Presiden memastikan ibadah bersama yang digelar di Monas pada hari Jumat tersebut. "Bukan demo, tidak ada demo. Jadi yang ada adalah doa bersama, baik sebelum jumatan maupun setelah jumatan," ujarnya.

    Sekadar diketahui, awalnya GNPF-MUI berencana melaksanakan salat Jumat di Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Namun GNPF-MUI dan pihak kepolisian sepakat untuk salat dipindah ke Lapangan Monas.

    "Kami sepakat akan digelar zikir dan doa untuk keselamatan negeri di Lapangan Monas dan sekitarnya. Dari jam 08.00 WIB sampai salat Jumat," kata Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI, Rizieq Shihab dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Jakarta, Senin (28/11).


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…