Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak 2017, 1,5 Juta Pemilih Belum Masuk DPT

  • Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Informasi dan Pemutakhiran Pemilih Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan per Jumat (25/11), masih ada sekitar 1,5 juta penduduk di 101 wilayah tempat digelarnya Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017, yang belum melakukan pemutahiran data atau memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

    Dia memaparkan, Data Pemilih Sementara (DPS) yang masuk berdasarkan berita acara yang direkapitulasi sebanyak 41.987.331. Dengan perincian 20.991.616 laki-laki dan 20.780.715 perempuan.

    Namun, ungkapnya, dari data tersebut awalnya terdapat sekitar 3,9 juta yang belum melakukan pemutahiran data untuk memiliki e-KTP. Tetapi, per 25 Nopember, hanya menyisakan 1,5 juta.

    "Ketika sudah muncul DPS 41 juta sekian. Kita singkronisasi dengan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang ada. Hasil sementara yang kita dapatkan 1,5 juta (belum masuk). Jangan sampai data yang 1,5 juta itu tidak masuk dalam DPT," kata Ferry dalam diskusi di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (25/11).

    Menyikapi hal tersebut, lanjutnya, KPU akan terus berupaya agar 1,5 juta data itu masuk dalam DPT sebelum diumumkan pada 6 Desember 2016 untuk tingkat Kabupaten/Kota dan 8 Desember 2016 untuk tingkat provinsi.

    Salah satu upaya yang dilakukan KPU, Ferry mengungkapkan telah secara berkala mengirimkan surat kepada KPU Daerah agar segera menyelesaikan singkronisasi data dan membantu pemilih yang belum memiliki e-KTP.

    "Misalnya, di Bone Bolango, sekarang tersisa tiga orang yang tidak punya e-KTP. Di Jakarta Barat dari 504.000 data berkurang menjadi 33.000. Kita akan terus sisir. Yang pasti adalah terus menyurati dan sosialisasi ke masyarakat," ungkapnya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masih ada sekitar 1 juta orang belum merekam data untuk e-KTP.

    Padahal, e-KTP menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki jika ingin ikut memilih dalam pilkada serentak 2017 apabila tidak masuk dalam DPT.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…