Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Respons Mendagri soal Kajian Dana Parpol dari KPK

  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkaji pendanaan bagi partai politik (parpol). Hasilnya, dana bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar ditingkatkan.

    “KPK kan memberikan solusi, sepanjang anggarannya ada, bertahap 50 persen dibantu negara, 50 persen gotong-royong partai itu sendiri. Kami akan tunggu dulu ada enggak anggarannya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi kajian KPK, di Jakarta, Rabu (23/11).

    Dia juga berterima kasih terkiat fungsi pencegahan korupsi di ranah politik. “Kalau partai sudah dibantu, masih ada oknum partai yang korup sanksinya apa? Apakah hanya oknum atau pejabat partainya? Sanksinya juga harus lebih komprehensif,” ujarnya.

    Menurutnya, dibutuhkan pembangunan sistem pendanaan parpol yang kuat. “Siapa yang mengontol, apakah cukup BPK atau laporan masyarakat,” ucapnya.

    Dia mengungkapkan, Australia tidak memiliki permasalahan dalam mendanai parpol. “Indonesia kalau sudah baik, keuangan baik bisa. Tapi sistem harus disiapkan dulu. Makanya KPK concern(perhatian), katanya masih banyak oknum, partainya enggak salah Pak,” ungkapnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Soedarmo juga mengapresiasi usulan KPK. “Kan ini sifatnya masih usulan dan Kemdagri enggak bisa juga memutuskan,” kata Soedarmo.

    Dia menambahkan, wacana kenaikan dana parpol juga harus dibahas dengan kementerian lain. Dijelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol memang bakal segera direvisi. “Tinggal merevisi kalau memang sudah ada keputusan. Selama belum ada keputusan PP-nya yang berlaku saat ini,” imbuhnya.

    “Memang lebih tepat UU Parpolnya (Undang-Undang 2/2011 tentang Parpol) yang direvisi dan nanti penyaluran dananya tidak lewat Kemdagri, tetapi dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening partai.”

    Seperti diberitakan, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, kenaikan dana bantuan parpol memang belum dapat dilakukan karena tak tersedianya payung hukum. “Yang paling cepat ada dua lewat Revisi PP nomor 5 tahun 2009 karena disebut Rp 108 per suara, sekarang jadi Rp 10.500 per suara, atau lebih solid masuk ke UU Parpol, menurut perwakilan Kementerian Hukum dan HAM bisa dimungkinkan masuk prolegnas 2017,” kata Pahala, Selasa (22/11).

    Pahala menegaskan, KPK mendukung adanya penaikan dana parpol. Hal ini lantaran dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik semakin menurun.

    Pada 1999, dana bantuan untuk parpol mencapai Rp 105 miliar. Namun, berdasar UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik bantuan terhadap partai politik menurun hingga hanya Rp 13 miliar.

    Padahal, kata Pahala, dilihat dari APBN Indonesia saat ini telah mencapai Rp 2.000 triliun atau naik 10 kali lipat dibanding 1999 yang hanya sekitar Rp 200 triliun. “Kalau kita lihat APBN dulu Rp 200 triliun sekarang sudah Rp 2.000 triliun. Ada paradoks anggaran negara bertambah 10 kali lipat tapi alokasi anggaran untuk parpol justru turun dari Rp 105 miliar jadi Rp 13 miliar, itu yang kita dapatkan,” pungkasnya.


    sumber : beritasatu.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…