Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

KPK: Dibiayai Negara, Parpol Tak Terseret Kader yang Korup

  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penaikan dana bantuan kepada partai politik. Bahkan, hasil kajian KPK merekomendasikan pemerintah mengeluarkan kocek sebesar Rp 4,7 triliun atau setengah dari dana yang dibutuhkan 10 partai politik setiap tahunnya sekitar Rp 9,3 triliun.

    Meski setengah dari anggarannya dibiayai negara, partai politik tidak akan terseret jika ada kadernya yang terjerat korupsi. Diketahui, dari 500 tersangka korupsi yang ditangani KPK, sebanyak 35 persen diantaranya merupakan kader partai.

    Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief menyatakan, partai politik tidak mendukung tindak pidana yang dilakukan kadernya yang korup dan kader yang melakukan korupsi tidak mewakili partainya.

    "Mereka tidak meng-endorse perbuatan-perbuatan yang seperti itu (tindak pidana korupsi). Itu yang pertama. Kedua, ketika mereka melakukan perbuatan itu adalah bukan dalam rangka mewakili partai politiknya. Itu juga jelas yang dikatakan dari rekan-rekan partai politik," kata Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/11).

    Untuk itu, partai tidak bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya. Dikatakan, selama ini, KPK juga kader partai yang terjerat korupsi harus mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai individu.

    "Sebagaimana yang kami kami lakukan selama ini adalah pertanggungjawaban individual bukan kalau misalnya ada dua tiga orang tetap saja itu pertanggungjawaban individual karena pidana itu individual," katanya.

    Perlakuan KPK terhadap partai ini berbeda dengan korporasi. Dalam waktu dekat, setelah Peraturan Mahkamah Agung (MA) mengenai pemidanaan korporasi terbit, KPK dapat memidanakan korporasi yang terlibat korupsi. Salah satunya, korporasi yang berdasarkan keputusan pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini, kata Syarief, berbeda dengan partai politik yang menyatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya bukan menjalankan kebijakan partai.

    "Tetapi apakah partai politik itu kategori korporasi lain lagi. Itu jelas dan semua partai politik yang hadir di sini itu jelas sikapnya setiap yang melakukan tindak pidana korupsi dari kader mereka, itu bukan menjalankan kebijakan partai," katanya.

    Meski tak terseret kader yang korup, partai politik harus tetap mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Lantaran dibiayai negara, partai politik dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, katanya, KPK dapat mengusut partai politik yang menyimpang dalam mengelola anggaran.

    "Ini kajian komprehensif termasuk pengawasan. Ketika APBN masuk menjadi salah satu bagian dari keuangan partai politik maka pasti ada audit di situ. Jadi sekarang ada parpol secara langsung harus siapkan diri tata kelola yang sesuai dengan anggaran penggunaan APBN karena bisa diaudit BPK dan BPKP bisa memeriksa. Kalau ditemukan ada kesalahan dalam pemanfaatan, maka KPK akan berkerja sebagaimana biasanya," tegasnya.

    Untuk itu, Syarief berharap dengan meningkatnya bantuan dari negara, partai politik mampu mengelola anggarannya dengan lebih baik. Termasuk tidak ada lagi mahar terkait pencalonan di Pilkada.

    "Kalau seandainya dikatakan bahwa sekarang sistem keuangan partai politik kurang baik. Mudah-mudahan ada komponen negara di dalamnya maka pemanfaatan tata kelola lebh baik. Khusus yang berhubungan dengan Pilkada, KPK sampaikan kepada masyarakat carilah calon kepala daerah yang track rekordnya baik dan pilih yang tidak main uang. Pesan KPK jelas," katanya.

    Diketahui, hasil kajian KPK mengenai penguatan partai politik merekomendasikan setengah dana partai politik dibiayai oleh negara. Dengan demikian, dari total anggaran sebesar Rp 9,3 triliun yang dibutuhkan 10 parpol setiap tahunnya, sebanyak sekitar Rp 4,65 triliun dibiayai oleh negara.



    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.