Senin, 22 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

KPK Rekomendasikan Setengah Dana Parpol Dibiayai Negara

  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan setengah dana partai politik (parpol) dibiayai oleh negara. Rekomendasi ini berdasar kajian yang dilakukan lembaga antikorupsi itu terkait penguatan partai politik. Selain pendanaan, kajian KPK juga meliputi pembentukan etik di dalam partai, pola rekrutmen, dan sistem kaderisasi terbuka.

    Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya telah mendatangi 10 partai politik untuk melihat biaya riil yang dikeluarkan setiap partai politik. Dari kajian terhadap 10 partai ini, anggaran partai digolongkan menjadi biaya administrasi dan penyelenggaraan administrasi. Sebanyak 25 persen merupakan anggaran penyelenggaraan organisasi, sementara 75 persen lainnya untuk pendidikan politik.

    Dari kajian tersebut, Pahala mengungkapkan, pihaknya menemukan anggaran yang dibutuhkan oleh 10 partai mencapai Rp 9,3 triliun setiap tahunnya. Angka ini terdiri dari pengurus partai di pusat membutuhkan anggaran sebanyak Rp Rp 2,6 triliun, tingkat provinsi Rp 2,5 triliun, dan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp 4,1 triliun. Dengan jumlah tersebut KPK mengusulkan setengah dari anggaran partai dibiayai oleh negara, dan setengah lainnya ditanggung partai bersangkutan.

    "Totalnya Rp 9,3 triliun. Dari situ partai tanggung setengah atau Rp 4,7 triliun dan negara lewat alokasi anggaran menanggung setengahnya, yakni Rp 4,7 triliun. Jadi persentasenya negara 50 persen partai 50 persen," kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/11).

    Meski demikian, Pahala mengingatkan, negara tidak langsung mengeluarkan kocek Rp 4,7 triliun kepada 10 partai politik. Besaran dana yang dikucurkan negara naik secara bertahap tergantung dari kinerja partai sesuai instrumen yang dilekatkan sebagai alat pertanggungjawaban.

    "Tidak sekaligus, kita perhitungkan 10 tahun mulai dari 5 persen sampai 50 persen tergantung kinerja partai ada instrumen yang kita lekatkan untuk pertanggungjawaban partai. Kalau komponen etik transparan rekrutmen dan kaderisasi berjalan seperti yang kita bayangkan kita sebut kinerja yang baik dan negara pada sampai 50 persen. Sementara 50 persen (dana) dari partai kita sebut matching. Kalau partai berhasil kumpulkan iuran, itu buktikan partai ada basis massanya ada anggota yang mau iuran," paparnya.

    Selain itu, kata Pahala penaikan dana bantuan parpol ini belum dapat dilakukan lantaran belum adanya payung hukum. Setidaknya, penaikan dana parpol paling cepat dilakukan setelah adanya revisi PP nomor 5 tahun 2009 atau revisi UU tentang Parpol yang bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

    "Berikutnya kita akan sampaikan yang paling cepat ada dua lewat Revisi PP nomor 5 tahun 2009 karena disebut Rp 108 persuara, sekarang jadi Rp 10. 500 per suara atau lebih solid masuk ke UU Parpol, menurut perwakilan Kementerian Hukum dan HAM bisa dimungkinkan masuk Prolegnas 2017," ungkapnya.

    Pahala menegaskan, KPK mendukung adanya penaikan dana parpol. Hal ini lantaran dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk partai politik semakin menurun.

    Pada 1999, dana bantuan untuk parpol mencapai Rp 105 miliar. Namun, berdasar UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik bantuan terhadap partai politik menurun hingga hanya Rp 13 miliar. Padahal, kata Pahala, dilihat dari APBN Indonesia saat ini telah mencapai Rp 2.000 triliun atau naik 10 kali lipat dibanding 1999 yang hanya sekitar Rp 200 triliun.

    "Kalau kita lihat APBN dulu Rp 200 triliun sekarang sudah Rp 2.000 triliun. Ada paradoks anggaran negara bertambah 10 kali lipat tapi alokasi anggaran untuk parpol justru turun dari Rp 105 miliar jadi Rp 13 miliar, itu yang kita dapatkan," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Penting, Keberadaan Politisi Muda dalam Parpol

    Keberadaan politisi muda dalam partai politik (parpol) dinilai penting. Pasalnya, parpol membutuhkan regenerasi kader agar eksistensi politik tetap terjaga. "Tentu keberadaan politisi muda dalam suatu partai politik itu sangat penting.…
  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…
  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Program Parpol Harus Pro Masyarakat

    Dengan sistem proporsional terbuka, partai politik peserta pemilu harus memiliki program yang berpihak kepada masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat lebih pragmatis terhadap dunia perpolitikan.