Sabtu, 18 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pembahasan RUU Pemerintah-DPR Tak Perlu Banyak

  • Rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas antara DPR dan pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak. Dengan begitu, RUU yang disepakati hingga menjadi undang-undang (UU) benar-benar berkualitas.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan harapan tersebut kepada Ketua DPR Ade Komarudin. “Beberapa waktu lalu saya bertemu Ketua DPR yang didampingi dua Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dibahas antara lain masalah Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Saya atas nama pemerintah meminta tidak perlu banyak-banyak dibahas RUU antara pemerintah dan DPR,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (18/11).

    Menurutnya, yang menjadi fokus pembahasan adalah RUU penting dan bermanfaat bagi masyarakat. “Bermanfaat demi kemaslahatan kepentingan rakyat Indonesia. Kalau perlu, setahun dua sampai tiga RUU saja yang dibahas,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, pertemuan Mendagri dengan pimpinan DPR berlangsung pada Rabu (16/11). Seusai pertemuan kala itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi Prolegnas dengan pertimbangan peningkatan kualitas dibanding kuantitas. Menurutnya, evaluasi itu harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Sebagai langkah konkret, menurutnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR serta Kementerian Hukum dan HAM bakal menyisir seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas.

    Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus mengapresiasi komitmen DPR dan pemerintah untuk mengurangi jumlah RUU yang akan dibahas.  Salah satu permasalahan utama DPR selama ini terletak pada manajemen pembahasan RUU yang tidak fokus dan terarah. “Di Masa Sidang I saja, DPR sekaligus menyusun dan membahas 34 RUU, 19 di antaranya sedang dalam pembicaraan tingkat I, lainnya sedang disusun. Bagaimana bisa menghasilkan sesuatu dengan beban banyak yang harus dilakukan DPR dalam waktu bersamaan?” ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…