Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Siap Bahas RUU Penyelenggaraan Pemilu Bersama DPR

  • Pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bersama DPR. Dari sekitar 500 pasal dalam RUU tersebut, 100 di antaranya bakal dibahas rinci.

    "Ada 100 yang akan dibahas detail (rinci). Sebagaimana arahan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo), aspirasi masyarakat dan kedaulatan parpol (partai politik) harus dibicarakan bersama-sama dengan DPR," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Minggu (20/11).

    Dia menjelaskan, DPR merupakan kepanjangan tangan fraksi-fraksi dari parpol. "Kami hanya sajikan RUU, silakan mau bagaimana, kita rembuk dengan baik," jelasnya.

    Menurutnya, beberapa isu krusial di antaranya menyangkut sistem pemilu, jumlah daerah pemilihan (dapil), termasuk ambang batas parpol lolos ke DPR atau parliamentary threshold(PT). "Mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden juga, bagaimana seandainya muncul calon presiden tunggal," ujar mantan Sekjen PDIP ini.

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan usul inisiatif pemerintah yang telah diserahkan ke DPR. RUU ini menyatukan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu dijadwalkan menggelar rapat perdana pada Senin (21/11). Susunan pimpinan Pansus menjadi topik awal rapat. "Rapat perdana hari senin. Jam 14.00 WIB akan dilakukan pemilihan pimpinan Pansus dan strategi serta timeline(rencana-rencana pembahasan)," kata Anggota Pansus dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo.

    Dia menyatakan, partainya berharap agar dapat menjadi salah satu pimpinan pansus. Dengan begitu, lanjutnya, cita-cita penguatan sistem presidensial menjadi terwujud. "Saya kira Fraksi PDIP berkepentingan untuk merasa perlu untuk menjadi pimpinan rapat posisi ketua atau wakil ketua, tergantung bagaimana komunikasi yang dibangun antarfraksi. Termasuk komunikasi terkait menyangkut isu strategis misalnya sistem, parliamentary treshold, pencalonan dan syarat dukungan tertentu dan sebagainya. Banyak isu yang perlu disepakati nanti," ucap Anggota Komisi II DPR ini.

    Anggota Pansus dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Supratman Andi Agtas optimistis RUU rampung pada April 2017. "Kita akan selesaikan RUU ini lima bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa selesai," katanya.

    Dia menambahkan, RUU memang harus diundangkan 22 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. "Supaya seluruh tahapan pemilu tidak terkendala. Saya yakin semua partai berkeinginan hal sama. Enggak ada pilihan lain, selain berusaha semaksimal mungkin," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…