Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Bahas RUU Pemilu, Mendagri Bertemu Ketua DPR

  • Ketua DPR Ade Komarudin menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/11).

    Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu menjadi topik pembahasan keduanya. DPR dan pemerintah berkomitmen menyelesaikan RUU pada April 2017.

    “Kami sepakat untuk batas waktu pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu itu April 2017. Kami optimis Mei 2017 bisa disahkan, lalu tahapan Pemilu 2019 bisa dimulai pertengahan 2017,” kata Tjahjo.

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu setelah diundangkan nantinya menjadi payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019. RUU usul inisiatif pemerintah ini merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    Menurut Tjahjo, seluruh pasal dan ayat yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dilihat terlebih dahulu pada awal pembahasan. “Pasal atau ayat yang mungkin bersinggungan dengan putusan MK dulu bagaimana, karena toh kalau dibahas tidak ada artinya, karena melanggar MK. Putusan MK kan final mengikat,” ujarnya.

    Dia menambahkan, pemerintah juga akan mengecek 500 daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU tersebut. Paling tidak, lanjutnya, dibahas 100 DIM yang dianggap krusial. Sisanya, dia menjelaskan, dibahas oleh tim perumus dan tim sinkronisasi.

    Sementara itu, Ketua DPR mengatakan, akhir April 2017, RUU Penyelenggaraan Pemilu dibawa dalam rapat paripurna DPR. Ade menyatakan, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi segera berdiskusi menyusun jadwal pembahasan.

    Dia menjamin, pembahasan RUU tersebut tidak akan begitu mengalami kendala. “Kita sudah punya pengalaman lama membahas undang-undang. Saya yakin banget, kalau soal undang-undang ini pasti lancar,” kata Ade.

    “Pak Mendagri mantan anggota DPR yang cukup lama, mantan Ketua Umum KNPI, Sekjen PDI Perjuangan, sudah sangat berpengalaman. Komunikasi juga baik. Saya yakin komunikasi juga akan berjalan dengan lancar. Tinggal jadwalnya disepakati bersama-sama oleh fraksi-fraksi.”

    Dia menuturkan, pembahasan RUU berdasarkan pengelompokan isu. Dengan begitu, lanjutnya, keputusan atau kesepakatan yang diambil tidak terlalu sulit.

    “Kami nanti akan berikan DIM yang krusial kepada masing-masing fraksi untuk menjadi pembahasan dan diberikan kesempatan di partai masing-masing untuk nanti diambil sikap. Kami tentu tidak bisa mencampuri urusan partai masing-masing,” tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…