Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak, Kemendagri Cermati Netralitas ASN

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencermati netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di 101 daerah. Kemdagri bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Kita cermati sama seperti Pilkada Serentak 2015 lalu,” kata Sekretaris Jenderal Kemdagri, Yuswandi A Temenggung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemdagri, Jakarta, Selasa (15/11).

    Dia menyatakan, sanksi bagi ASN yang tak netral memang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di provinsi, kabupaten/kota. Namun, dia memastikan, pihaknya tak segan menjatuhkan sanksi. “Yang paling penting kita punya data konkret,” tegasnya.

    Dia mengungkapkan, seluruh pihak kini mendengungkan netralitas ASN. “Ada hal-hal yang ditemukan, selesai tingkat daerah. Bawaslu daerah cukup aktif. Adanya gerakan ini kelihatannya sudah mengarah pada kesadaran netralitas dari ASN,” ungkapnya.

    “Kita harap kasus begitu semakin sedikit. Kalau semua netral, tapi ada yang tidak, ini barang aneh juga.”

    Sebelumnya, Komisioner KASN Waluyo mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Bawaslu mengenai tidak netralnya ASN. Laporan itu, lanjutnya, tengah dikaji untuk kemudian KASN merekomendasikan sanksi.

    “Ada dari beberapa daerah. Misalnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) istri ikut deklarasi suaminya dan naik ke atas panggung. Ada juga karena deklarasi pakai musik lalu ASN datang. Kalau sanksi ringan cukup peringatan saja,” kata Waluyo.

    Dia menjelaskan, pelaksanaan rekomendasi KASN kerap tak efektif akibat PPK. Sebab, rekomendasi dijalankan atau tidaknya bergantung PPK. “Kalau ASN mendukung kepala daerah yang terpilih maka rekomendasi lama dilaksanakan. Beda kalau dukung yang kalah pasti cepat,” jelasnya.

    Oleh karena itulah, menurutnya, pihaknya mengusulkan agar sanksi langsung dijatuhkan oleh BKN.


    Files Download :

Related Posts