Sabtu, 20 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Syarat Parpol Ajukan Presiden dalam RUU Pemilu Dinilai Inkonstitusional

  • Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaidi menilai menilai beberapa Pasal yang mengatur terkait "syarat parpol mengajukan presiden dan wakil presiden" dalam draf RUU Penyelenggaraaan Pemilu yang sudah diserahkan pemerintah ke DPR inkonstitusional.

    Menurut Veri, pengaturan norma tersebut tidak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945.

    "Beberapa pasal yang mengatur syarat parpol mengajukan presiden dan wakil presiden dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu tidak sesuai dengan putusan MK dan bertentangan dengan UUD 1945," ujar Veri, di Jakarta, Senin (14/11)

    Pertama, kata Veri, Pasal 190 dan Pasal 192 draf RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut dinilai tidak mengindahkan Putusan MK/14/PUU-XI/2013. Sebagaimana diketahui, Pasal 190 menyebutkan "paslon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR/memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu Anggota DPR sebelumnya".

    Sementara Pasal 192 berbunyi, "parpol peserta pemilu serentak yang tidak menjadi peserta pemilu sebelumnya, dalam mengusung pasangan calon wajib bergabung dengan partai yang ikut pada pemilu sebelumnya".

    "Kedua ketentuan itu (Pasal 190 dan 192) tidak sesuai dengan semangat Putusan MK 14/PUU-XI/2013 bahwa semangat pelaksanaan pemilihan umum serentak antara pileg dan pilpres pada 2019 nanti," tandas dia.

    Veri beranggapan apabila suatu partai politik dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu, maka semestinya secara langsung juga berhak untuk menjadi peserta pada pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Angka 20% atau 25% pun, kata dia, didasarkan pada pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2014.

    "Ketentuan ini tentunya menghilangkan kesempatan untuk parpol tertentu yang tidak mencukupi ambang batas atau bagi parpol baru yang tidak ikut pada pemilihan periode sebelumnya, jika ingin mengusulkan maka harus bergabung dengan partai yang ikut periode sebelumnya untuk mencapai kuota 20 kursi DPR%  atau 25% suara sah nasional," terang dia.

    Kedua, lanjut Veri adalah Pasal 395 ayat (1) yang bertentangan dengan putusan MK 50/PUU-XII/2014. Dalam Pasal ini dikatakan paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh suara 50 % dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 % suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia".

    "Pasal 395 ayat (1) ini inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan capres dan cawapres yang hanya terdiri dari 2 pasangan jika hanya ada 2 pasangan capres dan cawapres," ungkap dia.

    Jika hanya dua paslon capres dan cawapres, kata dia, yang terpilih adalah paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 A ayat (4) UUD 1945. Sehingga tidak perlu lagi pemilihan langsung kedua oleh rakyat. "Prinsipnya, adalah bahwa presiden yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak atau legitimasi kuat dalam hanya ada 2 paslon," tutur dia.

    Ketiga, lanjut Veri, Pasal 203 ayat (5) yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Pasal 203 ayat (5) menyebutkan "dalam hal parpol atau gabungan parpol tidak mengajukan paslon maka parpol bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikat pemilu berikutnya.

    Menurut Veri, Pasal 203 ayat (5) ini berpotensi diajukan Judicial Review ke MK. Mencalonkan atau tidak, kata dia merupakan hak politik dari parpol sehingga tidak fair jika diberi sanksi.

    "Ketentuan ini juga kontraproduktif dengan pengaturan di dalam UU Pilkada. Jika pengaturan di UU Pilkada tidak dilarang, maka mengapa kemudian pengaturan dalam UU Penyelenggaraan Pemilu berbeda? Ini akan menimbulkan ketidakpastiaan hukum dan pengaturan berbeda yang saling kontraproduktif," pungkas dia.

    Senada dengan Veri, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pasal 190 draf RUU Penyelenggaraan Pemilu jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pasal ini mengatur ketentuan pasangan calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

    "Dengan ketentuan ini, jika nanti ada partai politik baru, yang tidak punya suara hasil Pemilu 2014 akan dirugikan secara konstitusional dengan adanya ketentuan ini," kata Titi.


    Files Download :

Related Posts