Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Penunggang Aksi Damai Harus Diproses Hukum

  • Aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016 sepatutnya diproses hukum. Sebab, penunggang demonstrasi inilah yang disinyalir membuat aksi damai menjadi tak tertib.

    "Demo kemarin kita aspirasi, tertib kok, tapi yang enggak tertib ini kan yang nunggangi. Ini harus diproses secara hukum," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, saat memberikan sambutan pada acara Pengarahan Mendagri kepada Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Grobogan, Jawa Tengah (Jateng) di Kantor Bupati Grobogan, Jumat (11/11).

    "Demo silakan asal tertib. Demo di kita yang paling repot tunggannya banyak," ujar Tjahjo.

    Dia mengungkap hubungan positif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    "Saya bangga Pak Prabowo dan Pak Jokowi terus berkomunikasi. Pak Prabowo hormati kepada Pak Jokowi, kalau ada anggota DPR (Gerindra) yang kurang ajar, mengritik Pak Jokowi, maka marah Pak Prabowo," ungkapnya.

    Tjahjo sempat menyinggung soal istilah lebaran kuda yang pernah disampaikan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

    "Kalau yang nunggang kuda Pak Jokowi dan Pak Prabowo, enak. Sarapan nasi goreng. Kalau tunggangan kuda lebaran kuda, ya ini yang repot. Yang tunggangi ini (demo) banyak," tegasnya.

    Diketahui, ketika Presiden berkunjung ke rumah Prabowo, keduanya sempat menunggang kuda bersama.

    Sebelumnya, Presiden akan membuka aktor politik yang menyebabkan kericuhan saat aksi demonstrasi 4 November 2016. Selain itu, proses hukum terhadap aktor politik berpeluang dilakukan. "Dua-duanya (buka aktor politik dan berujung proses hukum). Kalau, nanti polri sudah menemukan bukti-buktinya," kata Presiden.

    Hal itu disampaikan Presiden kepada wartawan seusai memberikan Pengarahan Kepada Jajaran Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (8/11).

    Sebelumnya, saat Pengarahan kepada Prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Markas Besar AD, Jakarta, Senin (7/11), Presiden meminta TNI tidak menoleransi gerakan-gerakan yang berniat memecah belah dan mengadu domba bangsa. Ketika ditanya pihak dimaksud, Presiden enggan menjawab eksplisit. "Nanti kita lihat, nanti kita lihat," katanya.

    Jawaban senada juga dikemukakan ketika warrtawan menyinggung kemungkinan aktor politik pemecah belah bangsa masih beraktivitas.

    Seusai demo, saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11) pukul 00.10 WIB, Presiden menyesalkan adanya kericuhan. "Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Presiden.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…