Sabtu, 21 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

ROUNDUP: Pasca 4/11, Presiden Ambil Langkah Pastikan NKRI Harga Mati

  • Presiden Joko Widodo mengambil serangkaian tindakan yang cepat dan krusial untuk menjaga keutuhan bangsa setelah aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta 4 November lalu yang sempat berakhir ricuh.

    Bahkan bisa dikatakan ketika demonstran masih beraksi di depan gedung parlemen dan asap mobil aparat yang dibakar massa masih mengepul, Presiden sudah berpidato memenuhi tuntutan pengunjuk rasa.

    "... proses hukum terhadap Saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan," kata Presiden di Istana Negara Sabtu (5/11) dini hari.

    Ribuan massa yang datang dari berbagai daerah memang menuntut dilakukan proses hukum atas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan penistaan agama.

    Namun, ketika ribuan orang meneriakkan slogan anti-Basuki, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang hadir di tengah mereka seperti punya misi sendiri.

    "Saudara Presiden Jokowi telah melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia telah tidak memberikan rasa nyaman, rasa nyaman kepada hati Umat Islam, menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam...," teriak Fahri tanpa menyebutkan satu pun bukti.

    Setelah itu, dia memberitahu massa demonstran "dua cara" menjatuhkan Presiden Jokowi, salah satunya lewat sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan bahwa presiden telah melanggar konstitusi.

    Dalam aksi lain, musisi Ahmad Dhani memanfaatkan ribuan massa untuk berteriak mencaci Presiden dengan sebutan binatang, dengan permainan kata-kata sehingga terkesan dia tidak punya tujuan menghina ketika berteriak "an**** presiden" dan "b*** presiden".

    Malam harinya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, kelompok massa menjarah sebuah mini market dan melakukan aksi penyerangan membabi buta, semakin mengindikasikan demo 4/11 telah dimanfaatkan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

    Masyarakat pun bingung di tengah pusaran berita yang berputar kencang ini, antara masalah penistaan agama, panasnya pemilihan gubernur DKI, dan upaya menggulingkan Presiden.

    Demo 4/11 bukan lagi soal Basuki. Konflik ideologi dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat kembali memanas seperti tercermin dalam aktivitas di media sosial.

    Dua Pendekatan
    Presiden terlihat memiliki dua pendekatan utama dalam responsnya terjadap aksi 4/11 tersebut, pertama untuk kembali menyejukkan hati masyarakat dan menjernihkan duduk perkara, kedua untuk memberi jawaban tegas bahwa negara tidak akan tunduk pada upaya memecah belah bangsa oleh "aktor-aktor politik".

    Untuk yang pertama, janji proses hukum Basuki secara transparan segera ditindaklanjuti Kepolisian RI dengan rencana akan dilakukan gelar perkara secara terbuka. Ini merupakan sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia, karena selama ini proses gelar perkara biasanya dilakukan tertutup.

    Kemudian dalam dua hari terakhir, Presiden menggalang pertemuan dengan pimpinan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

    “Saya mengungkapkan terima kasih kepada jajaran pengurus PBNU dari pusat sampai daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana," kata Presiden, Senin (7/11).

    Hal yang kurang lebih sama disampaikan Presiden kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam pertemuan selama 90 menit, Selasa (8/11).

    Selain itu, Presiden mengatakan sendiri tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mencampuri masalah Gubernur Basuki, dan menyerahkan semuanya ke proses hukum yang sedang berjalan.

    Polri dan TNI
    Ucapan lembut dan bersahabat Presiden diganti dengan kalimat-kalimat tegas ketika membahas masalah yang satu lagi, yaitu indikasi adanya upaya memecah belah bangsa dan sikap anti kebhinekaan.

    Presiden rupanya menyadari sedang menghadapi salah satu ujian terberat menjaga sumpahnya sebagai kepala negara, yaitu setia kepada konstitusi dan dasar negara.

    Di depan pasukan TNI Angkatan Darat, Senin (7/11), Presiden berucap: "Sebagai Panglima Tertinggi TNI saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah-belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi."

    "Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kita."

    Dalam pidato yang sama Presiden mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, dan kemajemukan itu dilindungi oleh konstitusi.

    Justru menyatukan perbedaan itu, atau Bhinneka Tunggal Ika, adalah cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia, kata Presiden.

    Hari berikutnya, Presiden bertemu jajaran Polri untuk memberikan arahan.

    "Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah, apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apa pun, tokoh-tokoh siapa pun," kata Presiden.

    Tegas dan Lunak
    Para demonstran yang tulus ke jalan semata-mata menuntut proses hukum atas Basuki dikawal sepanjang aksi mereka, dan diantar pulang ke daerah masing-masing.

    Namun demikian, aparat bertindak tegas terhadap mereka yang terlihat melakukan aksi penyerangan dan pembakaran ketika demo berlangsung, atau yang memanfaatkan momen ini untuk menjarah.

    Sedikitnya lima orang telah ditangkap terkait aksi kekerasan dalam demo, dan 13 lainnya menjadi tersangka dalam aksi penjarahan dan penyerangan di Penjaringan.

    Ujian berikutnya mungkin lebih sulit, campur-aduk antara politik dan hukum ketika pemerintah harus menghadapi politisi seperti Fahri, Fadli Zon dan Amien Rais, dan musisi yang mengaku politisi -- Ahmad Dhani, calon wakil bupati Bekasi.

    Apakah makian dan seruan "jatuhkan Jokowi" di demo anti-Ahok akan dibiarkan tanpa jawaban? Hanya Presiden yang tahu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Jokowi Ditantang Berani Tiru Bung Karno

    Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK telah melewati 100 hari masa kerja. Beberapa menteri dinilai berkinerja buruk selama tiga bulan menjabat dan mulai muncul desakan Jokowi segera mencopot menteri tersebut.   Politikus…
  • sample9

    Perombakan Kabinet Kerja Jokowi Jadi Suatu Kebutuhan

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, reshuffle adalah suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang…
  • sample9

    Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Masih Tinggi

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, menyebut kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi. Menurutnya, 70 persen masyarakat memberikan nilai 6-10 terhadap…