Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Sebut RUU Penyelenggaraan Pemilu Masih Bisa Diubah

  • Sejumlah pemerhati pemilu mengritik Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. RUU ini disebut disusun dengan penuh ketergesaan.

    "Para pemerhati kan masih (lihat) RUU. Namanya masih RUU, masih bisa diubah, diselaraskan diluruskan dalam pembahasan awal Pansus (Panitia Khusus) dengan pemerintah," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menanggapi kritikan pemerhati pemilu, Minggu (6/11).

    Dia menyatakan, pembahasan RUU nantinya melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ditegaskan, pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat melalui para pemerhati demokrasi. "Kedaulatan partai politik (parpol) juga harus diperhatikan. Pemilu kan gawe-nya (kerjanya) parpol," ujarnya.

    Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan usul inisiatif pemerintah yang telah diserahkan ke DPR. RUU yang setelah disahkan menjadi payung hukum Pemilu 2019 ini, menyatukan tiga Undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan, RUU dibuat dengan penuh ketergsaan. Dia menyoroti terkait pilihan sistem pemilu.

    "Kegamangan atas pilihan sikap berkaitan dengan sistem pemil mencerimankan ketidakmantapan pilihan sikap. Penggunaan bahasa sistem terbuka terbatas, sebenarnya ingin tutupi sistem tertutup yang dianut," kata Titi.

    Titi menyatakan, RUU yang disusun pemerintah tidak menyiapkan dampak langsung atas pilihan sistem. "Terlihat misalnya dari turunan-turunan pasal yang masih gunakan sistem pemilu terbuka, sebagai dasar pengaturan," ucapnya.

    Dia mengungkapkan, RUU yang telah diajukan pemerintah menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Makna sesungguhnya dari sistem itu, menurutnya, belum dapat dijelaskan pemerintah.

    "Kita harus lihat Pasal 138, 318, 329, 401. Setelah melihat pasal-pasal tersebut, maka sistem proporsional terbuka terbatas yang dimaksud RUU ini sesungguhnya sistem pemilu prorosional dengan daftar partai atau sistem tertutup," tukasnya.

    "Pada Pasal 318 desain surat suara, ada nama calon, nomor partai, gambar partai, semua ini sama dengan Pemilu 2014, 2009 dan 2004. Tapi buka Pasal 329, yang boleh dicoblos hanya gambar atau nomor tanda parpol. Semakin diperkuat Pasal 401, calon terpilih ditentukan berdasar nomor urut."


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…