Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Penyelenggaraan Pemilu Tak Atur Waktu Maksimal Sengketa Pileg

  • Jangka waktu maksimal sengketa pemilu legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dinilai bakal menimbulkan ketidakpastian terkait tahapan pemilu secara keseluruhan.

    Demikian disampaikan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil saat diskusi bertajuk Catatan Terhadap Beberapa Variabel Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu di Jakarta, Minggu (6/11).

    "Kalau tidak ada waktu maksimal sengketa hasil pileg, bisa jadi persoalan tahapan pemilu. Timbul ketidakpastian hukum, kenapa sengketa pilpres (pemilu presiden dan wakil presiden) waktunya ditegaskan 14 hari sejak permohonan diterima oleh MK tapi pileg tidak ada," kata Fadli.

    Dia menyatakan, Pasal 452 ayat (3) juga masih mengatur pengajuan sengketa dilakukan paling lambat 3x24 jam setelah penetapan hasil pemilu. Sedangkan untuk sengketa hasil pilpres, pengajuan diisyaratkan 3 hari. "Sebaiknya untuk pileg diatur 3 hari kerja setelah penetapan hasil pemilu, sama seperti pilpres," ujarnya.

    Dia kemudian memaparkan sejumlah persoalan norma sengketa pemilu lainnya. Misalnya, pada Pasal 446 ayat (2) yang memberikan kewenangan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk dapat menerima delegasi tugas penyelesaian sengketa dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Ini potensial menimbulkan kegaduhan dan kekacauan dalam penyelesaian sengketa," katanya.

    "Jika proses sengketa diselesaikan di tingkat kecamatan, bahkan PPL, ini akan membuat persinggungan antara masing-masing peserta dengan penyelesai sengketa menimbulkan masalah di dalam tahapan pemillu. Belum lagi soal persoalan kapasitas dari Panwascam dan PPL untuk menyelesaikan sengketa."

    Selanjutnya yakni Pasal 446 ayat (5), dia menjelaskan, ketentuan pasal ini masih mengatur tentang kemungkinan kesepakatan dalam bentuk musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa. "Ketentuan pasal ini hampir tidak mungkin terjadi dan menjadi percuma. Karena orang bersengketa pastinya tidak bisa didamaikan dan lebih baik langsung menyelesaikan dengan proses sengketa yang fair atau adil," jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, RUU Penyelenggaraan Pemilu dibuat dalam ketergesaan. "Porsi penegakan hukum juga ternyata tidak mendapat perhatian optimal secara memadai," kata Titi.

    Dia menyoroti terkait pilihan sistem pemilu. "Kegamangan atas pilihan sikap berkaitan dengan sistem pemil mencerimankan ketidakmantapan pilihan sikap. Penggunaan bahasa sistem terbuka terbatas, sebenarnya ingin tutupi sistem tertutup yang dianut," ujarnya.

    Dia menyatakan, RUU yang disusun pemerintah tidak menyiapkan dampak langsung atas pilihan sistem. "Terlihat misalnya dari turunan-turunan pasal yang masih gunakan sistem pemilu terbuka, sebagai dasar pengaturan," ucapnya.

    Dia mengungkapkan, RUU yang telah diajukan pemerintah menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Makna sesungguhnya dari sistem itu, menurutnya, belum dapat dijelaskan pemerintah.

    "Kita harus lihat Pasal 138, 318, 329, 401. Setelah melihat pasal-pasal tersebut, maka sistem proporsional terbuka terbatas yang dimaksud RUU ini sesungguhnya sistem pemilu prorosional dengan daftar partai atau sistem tertutup," tukasnya.

    "Pada Pasal 318 desain surat suara, ada nama calon, nomor partai, gambar partai, semua ini sama dengan Pemilu 2014, 2009 dan 2004. Tapi buka Pasal 329, yang boleh dicoblos hanya gambar atau nomor tanda parpol. Semakin diperkuat Pasal 401, calon terpilih ditentukan berdasar nomor urut."

    Sementara itu, Konsultan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Sulastio berharap pembahasan RUU Penyelenggaran Pemilu dilakukan dengan klaster atau pengelompokkan isu krusial. "DPR dan pemerintah jangan terjebak dengan pembahasan titik koma, atau kata per kata. Harus diubah dengan klaster," kata Sulastio.

    Dia juga meminta DPR tidak membahas pembentukan daerah pemilihan (dapil). "Bisa timbulkan masalah dan konsekuensi waktu. Menguras waktu," ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    RUU Pilpres Dihentikan Karena PT

    Anggota Baleg Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilpres menjadi kontraproduktif karena fraksi bersikukuh pada persoalan mempertahankan atau menurunkan angka presidential thereshold. "Yang tidak produktif itu thereshold.…
  • sample9

    RUU Pilpres Diputus 3 Oktober

    Metrotvnews.com, Jakarta: Hasil lobi antarfraksi terkait menyepakati nasib revisi UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan diputuskan Kamis (3/10) dan dilakukan di tingkat Badan Legislasi.…